Ahok soal makam fiktif: Harusnya siapa datang, siapa yang dapat

Merdeka.com - Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta menemukan ratusan makam fiktif di sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU). Dikatakan makam fiktif karena ternyata tak ada jasad di dalamnya. Temuan makam fiktif ini mengindikasikan praktik suap di TPU terpelihara subur sejak lama.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengaku beberapa PNS yang diduga menerima suap banyak yang telah meninggal. Tak hanya itu, mereka juga sudah ada yang dipecat.

"Kan sudah digeser lama, ada yang kita pensiunkan dan ada beberapa yang sudah meninggal. Kepala dinas yang baru juga ada rekomendasi mau pecat orang," kata Basuki alias Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/8).

Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu tidak ingat jumlah PNS yang direkomendasikan untuk dipecat oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djaffar Muchlisin. Lebih lanjut Ahok menuturkan, makam fiktif tersebut menimbulkan ketidakadilan. Sebab, hanya orang-orang yang berduit saja yang bisa mendapatkan makam di lokasi strategis.

"Yang punya duit bisa di posisi yang enak. Yang enggak punya duit dibuang ke mana? Harusnya adil kan, siapa yang datang siapa yang dapat," tambah Ahok.

Ahok menambahkan bila perlu penempatan itu diundi agar tidak diberikan tempat sembarangan hanya karena tak memiliki uang lebih untuk membayar.

"Bila perlu diundi. Kamu juga enggak mau kan orangtua kamu atau siapa yang meninggal ditaruh di nomor yang sembarangan. Harusnya diundi kan," ujar Ahok.