Ahok temukan anggaran perjalanan dinas di-mark up 10 persen

Merdeka.com - Anggaran yang dialokasikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai ada yang tidak tepat sasaran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai melakukan evaluasi terhadap detail anggaran pada semua dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Anggaran yang tidak jelas akan dihapus.

"Kalau enggak efektif, hari ini atau besok kita evaluasi, kita cabut-cabutin," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/6).

Menurutnya, hampir semua dinas tidak efektif dalam menggunakan anggaran. Dia mencontohkan, persoalan pembebasan lahan menjadi masalah. Sedangkan, di Dinas PU tender berjalan bagus.

"Tender enggak masalah, yang masalah yang (belanja) tidak langsung, semua macam-macam enggak jelas kan tuh," ucapnya.

Belanja tidak langsung tersebut, jelas Ahok, seperti pembelian alat-alat kecil misalnya alat tulis, lalu biaya perjalanan dinas, seminar-seminar. Hal seperti itu, lanjutnya, terkadang oleh dinas di-mark up.

"10 Persen (mark up) makanya kita mesti evaluasi," katanya.

Mantan anggota Komisi II DPR ini belum mengetahui berapa persen anggaran yang tidak terserap. Sebab, saat ini banyak program yang belum tender dan kontrak.

"Makanya itu kita mulai telat kan, April. Dibandingkan periode tahun lalu kurang 9% lebih," jelasnya.

Adapun adanya penambahan Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) dibanding tahun lalu, Ahok memastikan tidak terjadi. Sebab, ia akan terus memperbaiki melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

"Enggak kan langsung perbaiki melalui ABT. Bisa langsung kita ubah," tandasnya. (mdk/bal)