Ahok: Tedi punya tanah 2 Ha & Budi 6.000 meter di Waduk Pluit

Merdeka.com - Alotnya relokasi warga Waduk Pluit hingga kini masih menjadi kendala untuk normalisasi dan pengerukan waduk. Bahkan, ketegangan juga mencuat antara Komnas HAM dengan Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tidak mau terlalu pusing akan sikap dan pernyataan Komnas HAM. "Ya kita gak mau terlalu pusingin lah, ya kan? Bagi kita Komnas ini yang gak kena sasaran saja. Kalau mereka ikut terlibat, jadi gimana nanti efeknya? Kita sih enggak masalah," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (17/5).

Ahok justru menantang Komnas HAM untuk membantu Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalah warga Waduk Pluit. "Cuma sekarang Komnas HAM juga harus bantu kita, ada beberapa orang yang melarang orang pindah, memanfaatkan orang miskin, pengusaha yang menduduki tanah, seperti Pak Tedi yang ambil 2 hektare, Pak Budi 6.000 meter misalnya, itu semua kita punya data," ungkap Ahok.

Mantan bupati Belitung Timur itu mengaku amat heran kenapa Komnas HAM gembar-gembornya sekarang. Padahal, wilayah Waduk Pluit, status tanahnya merupakan milik negara dan jika dijadikan sebagai hunian maka otomatis secara langsung akan membahayakan warga.

"Itu Komnas HAM lakukan apa? terus orang tinggal di pinggir waduk ada 1.760 rumah lebih yang kalau banjir bisa kerendem, karena rumah-rumah kayu, nah itu Komnas HAM bisa melakukan apa?," tantang Ahok.

"Jadi mau bantu orang dapat tanah, dari dulu bilangnya begitu, kita mau bela orang miskin, ya sudah, dulu kenapa kamu enggak pernah ngomong?" tandasnya.