Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok soal PNS main anggaran: Sudah dipangkas, tapi ada perlawanan

Ahok soal PNS main anggaran: Sudah dipangkas, tapi ada perlawanan PNS DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku banyak menemukan permainan anggaran di DKI Jakarta yang dilakukan PNS. Itu sebabnya, dia bakal memecat setiap kali ditemukan PNS yang bermain anggaran.

"Belum sempurna, walaupun betul-betul sudah kita pangkas, tapi perlawanan masih ada. Makanya mesti pecatin terus. Ketahuan pecatin terus. Nanti dapat yang baik," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (11/8).

Ahok harus mengambil langkah memecat PNS nakal, agar ada perubahan. Perbuatan curang semacam itu, kata dia, harus dilawan dengan tindakan tak main-mai.

"Dia enggak mau tanda tangan, enggak mau kerjain, atau dia jebak. Misal kayak tadi, ada pengaduan Yayasan Pondok Karya Pembangunan ,kan punya DKI. Sekolahnya dibongkar, dia mau bikin pagar. Bikin pagar, harusnya kita kasih pagar kan. Nggak, dia anggarinnya apa coba? Dikasih hibah tiga miliar, duitnya ada, dia merasa ada duit kan, begitu sekarang dia mau minta duitnya enggak boleh, kan ini buat pagar, kalau buat pagar engga boleh duit," ucapnya.

Ahok memang membuat aturan hibah harus dalam bentuk barang bukan uang kontan.

"Nah kerjain barangnya siapa? Harusnya kan dinas, terus dinas apa? Wah kita enggak siap lagi bulan sekarang. Nah model-model begitu, kerjanya halus," tambahnya.

Alhasil, ungkap Ahok, masih ada pemborosan anggaran meski diketahui APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2016 serapan mengalami kenaikan Rp 154 miliar dari total APBD 2016 senilai Rp67,168 triliun.

"Seharusnya perlawanan dengan niat memperkaya diri sendiri dan rombongan PNS DKI sudah dilakukan sejak lama dengan modus menyelipkan anggaran yang tak direncanakan," ucapnya.

Dia ingat bagaimana buruknya birokrasi di DKI saat masuk bersama Jokowi di tahun 2012 lalu. Temuan itu membuat dirinya mengeluarkan sejumlah aturan salah satunya pelarangan transaksi tunai.

"Masing-masing SKPD ini template-nya sama. Jadi mereka enggak bilang alat tulis kantor lagi, di sini ada yang scanner, di sana enggak ada. Misalnya makan minum, di dalamnya juga ada piring dan gelas. Nah ini kan bandingannya susah. Makanya kita lagi bikin bandingannya mirip," ujar Ahok.

"Mungkin tahun depan lagi saya mau paksaan. Kita sudah tahu kebutuhannya mau apa, ya tentuin aja lah supaya dia enggak ada celah main," tutupnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP