Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akui penyalahgunaan penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) di setiap sekolah-sekolah di Jakarta. Untuk itu, dia meminta kepala sekolah untuk menyeleksi penerima KJP tersebut.

Ahok menegaskan apabila ada kesalahan dalam penyaluran tersebut merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Dia meminta penyalahgunaan tersebut langsung masuk ke ranah pidana.

"Harusnya kepala sekolah memutuskan siapa yang lebih layak. Kalau sudah tahu yang layak, kita bisa tau bantu siapa. Kalau ada penipuan (KJP) kita pidanakan. Terus, bank juga dibatasin hanya sebulan (ambil KJP). Terus, juga nggak perlu bikin laporan, kalau kepala sekolah tahu enggak mampu, kepala sekolah harus awasin kan," ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (10/4).

Selain itu, lanjut Ahok, apabila ada oknum yang menerima KJP, namun tidak digunakan untuk membeli peralatan sekolah dengan menggunakan kuitansi palsu maka Pemprov DKI meminta para guru untuk awasi penyaluran KJP tersebut.

Ahok mengakui memang saat ini penyaluran KJP masih amburadul. Untuk itu, dia meminta Kadisdik Lasro Marbun mengevaluasi penyaluran KJP ke siswa-siswa yang mampu.

"Nah itu lagi kita perbaiki. Kita harap pak Lasro bisa membersihkan orang-orang yang main," kata dia.