Ahok sentil bupati Pulau Seribu anggarkan sewa kapal Rp 11 juta

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan hasil penyisiran dan evaluasi terkait draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016.

Setelah dievaluasi, pria yang akrab disapa Ahok ini menemukan banyak anggaran-anggaran yang dinilai tak masuk akal dan cenderung pemborosan.

Pemborosan tersebut, katanya terjadi karena banyak pola kerja yang tumpang tindih di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satunya, pos anggaran di Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Mendingan sisir uang-uang sosialisasi peningkatan dan pemahaman, terus yang saling tumpang tindih SKPD. Saya ambil contoh sederhana Pulau Seribu," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (26/11).

Dia menilai selama ini, pos anggaran di Kepulauan Seribu terjadi pemborosan dalam hal operasional sewa kapal. Lanjutnya, misal, anggaran sewa kapal untuk operasional Bupati, mencapai Rp 11 juta untuk sekali jalan, angka itu dinilai tak masuk akal.

"Pulau Seribu rata-rata sewa kapal, alasan Bupati mau ke mana-mana sewa kapalnya mengerikan. Sekali jalan Rp 11 juta mengerikan sewa kapalnya," jelasnya.

Sementara itu, mantan Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa dirinya telah meminta kepada pihak Kabupaten Kepulauan Seribu untuk mengoreksi anggaran yang boros itu. Namun, tetap nominalnya masih cukup besar.

Solusinya, lanjut Ahok, ia menawarkan kepada PNS Kepulauan Seribu untuk menggunakan kapal dinas gubernur untuk operasional mereka.

"Lalu dia langsung koreksi dia kurangin, kurangin juga masih banyak. Terus gimana dong Pak enggak ada kapal enggak beli? Saya bilang pakai kapal saya aja. Bupati Pulau Seribu kapal dinasnya pakai kapal Dinas Gubernur," tandas mantan Bupati Belitung Timur ini.

"Ambil aja kapal itu. Nah model-model begitu kita pangkas," lanjutnya kepada wartawan.