Ahok sebut mayoritas penyimpangan KJP karena diambil orangtua

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, memastikan murid-murid madrasah swasta di DKI akan menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahun ini. Rencananya, Pemprov DKI akan memberikan KJP mulai tahun depan.

"Swasta enggak bisa. Jadi gini, KJP yang swasta kita mau kasih tahun depan," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (16/12).

Dengan program ini, lanjut dia, DKI akan menanggung biaya sekolah siswa tak mampu yang mengenyam pendidikan di madrasah. "Ke depan, DKI bayari warga yang enggak mampu sekolah di madrasah. Jadi langsung diterima di sekolah. Ini lagi mau kita rancang dengan Direktur Madrasah," jelas dia.

Ahok mengaku mekanisme KJP di lapangan selama ini kerap terjadi penyimpangan seperti kasus ibu Yursi. Dia tak mau orangtua dari murid-murid di madrasah melakukan hal yang sama.

"Cuma sekarang kita ketemu hampir semua penyimpangan di SD karena orangtuanya ambil. Terus yang anak-anak PAUD sama TK, justru sekolah PAUD dan TK lebih mahal. Kasihan," tukas Ahok.

Adapun mekanisme penerimaan dana KJP madrasah swasta dan KJP yang sekarang menurut Ahok tidaklah sama. KJP madrasah swasta tidak akan menerimanya sebagaimana di KJP negeri. Namun hingga saat ini formatnya masih diatur dan akan mengundang Direktur madrasah swasta di DKI.

"Direktur Madrasah sudah mau atur, mungkin minggu depan undang seluruh madrasah. Mungkin bulan depan kami akan duduk bersama rumuskan MoU karena orang enggak mampu berat loh sekolah TK sama PAUD itu. Akhirnya, dia langsung loncat ke MI jadi masalah dia enggak bisa baca," tutup dia.