Ahok sebut ganti rugi warga Taman Burung bisa rusak negara hukum

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan tidak akan pernah memberikan ganti rugi kepada warga di Taman Burung, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, kendati mereka bertahan dan menuntut ganti rugi sebesar Rp 2 miliar.

Sebab, kata Ahok, mengabulkan ganti rugi warga akan berdampak buruk terhadap penegakan hukum di Jakarta.

"Kalau gitu kita bisa ngajak ramai-ramai duduki Balai Kota. Lalu kita minta ganti rugi saja, boleh kan? Atau seluruh Monas, seluruh Bunderan HI didudukin orang. Mereka kan salah, gimana ganti ruginya? Kita minta mereka pindah ke rusun. Kalau nggak mau, ya sudah,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/12).

Pemberian ganti rugi akan memberikan peluang warga lain untuk meniru sehingga menyebabkan rusaknya penegakan hukum di Indonesia. Ahok mengatakan, sebenarnya Pemprov masih memberikan toleransi, karena sisi kanan Waduk Pluit tidak digusur sampai rusun siap. Sisi barat dan sisi selatan akan dibersihkan.

“Kalau diganti rugi, rusak negara ini. Anda melanggar, itu tanah negara, harus digusur. Kami sampaikan sebelah kanan tidak digusur sampai rusun siap. Sebagian mau tinggal dekat situ dekat pompa airnya. Sisi barat dan selatan akan bersihkan. Sudah sampaikan dari kemarin-kemarin. Dia aja ngeyel,” tegas mantan Bupati Belitung Timur.

Ahok menilai Komnas HAM salah memihak dalam penanganan warga Taman Burung yang bertahan dan tidak mau pindah. Pasalnya ia yakin mereka telah dibayar oleh oknum yang tidak mau lahannya dikuasai oleh negara.

“Saya baca di salah satu media cetak, itu orang-orang dibayar supaya tinggal di situ. Supaya ada anak-anak dan ibu-ibu. Justru bagi Komnas HAM, yang harus dipenjara itu oknum yang memanfaatkan ibu-ibu dan anak-anak untuk jualan begitu,” ujarnya.

Soal warga yang menyatakan tidak menerima surat pemberitahuan dari Pemprov DKI Jakarta, Ahok sontak menjawab dengan nada tinggi.

“Nggak ada pemberitahuan nenek dia. Sudah stop saja, nggak usah tanya-tanya lagi. Saya nggak ada waktu untuk jawab ini. Kasih tahu tuh yang mengeluarkan pernyataan itu, nggak ada pemberitahuan, surat begitu banyak kok,” tegasnya.