Ahok: Saya ingin tidak ada lagi siluman APBD di DPRD

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengharapkan sistem e-budgeting dapat diterapkan secara nasional. Sehingga ‎tidak ada lagi proyek titipan pada pembahasan APBD di seluruh Indonesia, bahkan dapat diterapkan dalam pembahasan APBN. Tentunya ini memerlukan persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Dengan cara seperti ini kami bisa teliti. Kalau Pak Presiden bisa bantu lebih baik lagi. Ini bukan soal‎ Ahok. Tapi mau enggak kami ini mulai tahun ini. Ini titik tolak semua APBD e-budgeting. APBN ada di e-budgeting semua orang bisa lihat siapa yang main masukin data dan kurangin data," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/3).

Ahok menegaskan, proses hukum akan tetap berjalan jika pengajuan hak angket dicabut. Karena ini akan menghapuskan adanya anggaran siluman baik di dalam APBD maupun APBN.

"Saya mau perjuangin sekarang. Jadi mereka semua cabut hak angket sekarang pun dari parpol saya tetap jalan. Ini bukan soal angket. Saya ingin DPRD DPR tidak ada lagi siluman-siluman‎ di semua APBD APBN. Kami dengan e-budgeting," ujarnya.

Dalam mengusut dana siluman, Ahok akan melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia mengatakan, dengan melibatkan PPATK maka akan diketahui transaksi milik anggota dewan. Selain itu, juga dapat diketahui pembayaran pajak yang dilakukan anggota legislatif.

"Maka saya kira harus dibawa ke hukum supaya ini terbuka. Termasuk PPATK kami sudah minta melihat aliran dana," kata Ahok.