Ahok: Punya rekening Bank DKI tapi alamat tak sesuai rusun kita usir

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengeluhkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai masih belum bekerja maksimal. Salah satunya, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Ika Lestari Adji yang dianggap kurang tegas menindak mafia rumah susun (rusun).

"Kadis Perumahan (Ika Lestari Adji) enggak mau kejam, warga yang tidak ganti KTP rusun tapi bank-nya dibikinin, maka-nya saya teken kemarin. Saya tidak mau tahu siapapun yang punya rekening Bank DKI kalau alamatnya enggak sesuai rusun, kita usir," ujar Ahok, sapaannya, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (14/9).

Ahok mengatakan, dirinya telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), yakni warga yang pindah ke rusun maka alamat yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus tertera sesuai dengan alamat rusun, sehingga ketika membuka rekening bank langsung tercantum alamatnya sama dengan rusun. Namun, Ahok mengaku masih ada warga yang KTP-nya tidak sama dengan alamat rusun.

Menurut Ahok, banyak warga yang bermain dengan pindah ke rumah susun. Modusnya dengan menjual rumah susun yang sudah ditempati ke pemilik baru. Ahok menyebutnya sebagai mafia rusun. "Mafia rusun bisa operasi karena KTP-nya tidak sesuai dengan alamat rusun," imbuhnya.

Mantan Bupati Belitung itu mengatakan ada sekitar 2000-an warga yang bermain dalam penjualan rumah susun dan baru ada tiga orang yang ditangkap oleh kepolisian yang diduga sebagai mafia rusun.

"Dapat namanya hampir dua ribu yang main seperti itu. Kamu kalau lima juta per rusun sudah dapat 10 miliar," papar Ahok.

Untuk mengatasi masalah mafia rusun, Ahok meminta bantuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendata warga yang tinggal di rusun agar KTP-nya sesuai dengan alamat rumah.