Ahok: Pengusaha tak boleh lagi seenaknya tinggikan bangunan
Merdeka.com - Tata ruang di wilayah Jakarta merupakan salah satu persoalan yang tidak bisa dianggap sepele. Sebab jika letaknya salah, berdampak pada kemacetan dan lambatnya pembangunan infrastruktur.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menegaskan sekarang ini pengusaha-pengusaha tidak bisa seenaknya meninggikan bangunan yang dia miliki. Terlebih bangunan yang berada di tepi jalan raya.
"Kita yang menjadi tuan yang menentukan pelanggaran luas koefisien luas bangunan. Jadi ada daerah-daerah tertentu di Jakarta kalau dulu pengusaha sudah bayar denda, dia bisa naikkan bangunan seenaknya, sekarang tidak bisa," tegas Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/5).
Ahok menjelaskan, ada zona-zona tertentu yang dekat dengan transportasi massal tidak boleh dinaikkan. Termasuk bangunan yang dekat dengan jalan tol.
"Tidak boleh dinaikkan. Terus tol jadi pintu, jadinya macet. Itu yang kita tegaskan tadi. Untuk daerah-daerah yang central ekonomi boleh dinaikkan," jelas Ahok.
"Dan itu pun jelas, dendanya bukan kali zonasi tapi kali NJOP jadi duit-duit ini kita pakai untuk bangun rumah susun. Nah ada lagi soal zonasi dulu mau bangun pasar atau rumah susun, kasih kuning sehingga swasta boleh beli. Kami nggak mau lagi, kami cat merah," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaEks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan alasannya mendukung pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak terganggu dengan turun gunungnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk mengampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaPembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaJokowi direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras.
Baca Selengkapnya