Follow
Ahok pede perekaman e-KTP di DKI selesai tepat waktu
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimis perekaman data KTP Elektronik (e-KTP) di ibu kota selesai sebelum batas akhir perekaman. Sebab Kementerian Dalam Negeri menargetkan proses ini selesai pada 31 September 2016.
Namun, Basuki atau akrab disapa Ahok mengharapkan, adanya partisipasi masyarakat untuk segera melakukan perekaman E-KTP. Sehingga program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik.
"Selama masyarakat berpartisipasi seharusnya pasti sudah siap. Yang penting mereka cepat," katanya di Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Selasa (23/8).
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta terus mengingatkan warga yang belum merekam datanya untuk E-KTP. Sayangnya tak sedikit yang mengabaikannya.
"Kita juga yang mobile kita datang terus. Tapi sering sekali masyarakat tuh enggak peduli. Nah, yang enggak peduli mesti bayar saja, ada sanksinya," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Terkait kesiapan blanko E-KTP, Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu. "Mendagri pun sudah menjamin (persediaan blanko) siap," tutupnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca Selengkapnya
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ahok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya
Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca Selengkapnya
Ogah Jadi Ketua KPK, Ahok Lebih Ingin Jadi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan
Ahok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023
Dari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.
Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya
KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan
Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.
Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnya