Ahok nilai pengurus RT/RW politis, lebih baik berhenti!

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai aduan pengurus RT/RW ke Komisi A DPRD merupakan langkah politis. Menurutnya, jika pengurus RT/RW ini merasa keberatan dengan pekerjaan yang diberikan, mereka seharusnya mengundurkan diri saja.

"Ya memang dong. Kalau kamu enggak politik. Kalau kamu enggak demen, misalnya saya kerja di sini, saya musti masuk pagi, kayaknya gaji enggak sesuai nih. Ya berhenti dong. Jangan nyalon dong. Kalau demen ya demen kerja saja," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Jumat (27/5)

Ahok heran, kewajiban untuk melaporkan kondisi lingkungan via Qlue adalah pertanggungjawaban atas insentif dan dana operasional pengurus RT/RW yang tiap bulan diberikan. Pasalnya, kata Ahok, dana tersebut harus dipertanggungjawabkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Bikin laporan gak berita? Enggak mau pak. Maunya apa? Gaji jalan pak. Tapi kami enggak mau. Ini kan lucu. Kita ini kerja," tegas Ahok.

Saat ditanya, pengurus RT/RW ini berencana memboikot Pilkada DKI tahun depan, Ahok mengaku tak percaya ancaman itu. Dengan santai, dia menjawab petugas-petugas ini hanya tidak mau memilih Ahok menjadi gubernur lagi.

"Itu bukan ancam boikot pilkada, itu lebih tepat saya terjemahin, kita ngancem enggak mau pilih lu. Itu lebih tepat," klaim mantan politisi Gerindra ini.

Dia menyimpulkan, ancaman dari pengurus RT/RW ini hanya gertakan belaka. Sebab, penyelenggaraan Pilkada tetap berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

"Ya mana bisa boikot. Yang menyelenggarakan pilkada kan KPU DKI. Kita akan pilih DPRD dari partai yang nerima kita. Saya terjemahin saja yang lebih tepat," pungkas Ahok.