Ahok nilai kepala daerah paling benar dipilih rakyat

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengingatkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mudah mengganti sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, menjadi tidak langsung. Sebab pemilihan secara tidak langsung riskan dengan adanya kolusi.

Menurut Ahok, tugas anggota dewan hanya mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh eksekutif, bukan untuk memilih atau memberhentikannya. Pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat, walaupun harus melalui legislatif.

"Bukan rawan korupsi, kongkalikong 'bermain', sapi perah. Dia enggak pernah ngurusin rakyat cuma ngurusin DPRD. Tiap tahun kan ada pertanggungjawaban ke DPRD bukan ke rakyat. Jadi dipilih rakyat paling benar. DPRD yang mengawasi. DPRD juga dipilih oleh rakyat," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9).

Selain itu, mantan bupati Belitung Timur ini menilai subtansi RUU Pilkada tidak semudah itu. Sebab ada ratifikasi setelah konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pemberantasan korupsi. Sehingga jika seseorang tidak dapat membuktikan kekayaannya, maka mustahil menjadi pejabat daerah.

"Tolong yang ngusulkan itu (RUU Pilkada) jangan munafik saya bilang. Kita sudah ada ratifikasi konferensi PBB melawan korupsi. Di situ harus dicantumkan siapa yang tidak. Bisa membuktikan harta darimana disita dan gak boleh jadi pejabat," tegasnya.

"Jadi mau ubah ini (UU Pilkada) tuh tanggung. Substansi persoalan bangsa ini itu karena semua orang korupsi. Harus ubah dong persyaratan mau jadi pejabat, harus buktikan terbalik hartanya. Nyogok rakyat repot, gua itung-itung lebih hemat nyogok anggota dewan doang. Itu mah bukan negarawan. Pengecut. Pikiran pengecut," tambah Ahok. (mdk/did)