Ahok ngamuk, bakal ganti APTB dengan Kopami dan Kopaja
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menambah jumlah bus Transjakarta jika pihak Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) tidak menerima opsi sistem pembayaran rupiah per kilometer. Selanjutnya, APTB dilarang melalui jalus Transjakarta.
"Kami tambah bus aja. Kan dia (APTB) musti turun di ujung aja. Ya dia turun di ujung, ya dia naik ini aja," jelas Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (6/5).
Tak hanya itu, Ahok memasukkan armada bus Kopaja dan Kopami untuk menggantikan bus APTB. Kedua jenis bus tersebut telah sepakat dengan pembayaran rupiah per kilometer.
"Kami akan terapi, kami akan masukin Kopaja, Kopami. Jadi yang sudah mau terintegrasi rupiah per kilometer itu adalah jenis Kopaja, Kopami. Jadi kalau APTB enggak ada ya sudah, kami gantikan dengan Kopaja, Kopami tapi yang besar," pungkas dia.
Diketahui, Ahok meminta APTB untuk menerapkan pembayaran rupiah per kilometer. Kalau tidak menerima maka bus APTB dilarang masuk ke jalus Transjakarta.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAhok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) bocorkan gajinya selama bekerja sebagai Komisaris Utama Pertamina. Berapa angkanya?
Baca SelengkapnyaAhok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan Perbaikan 5 Ruas Jalan Daerah di NTB Senilai Rp211 Miliar
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo Gibran saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca Selengkapnya