Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta terus melanjutkan proses penyelidikan yang dilakukan panitia angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, kini mereka mulai melakukan jajak pendapat bersama para ahli hukum tata negara dan komunikasi politik.

Basuki atau akrab disapa Ahok menegaskan, media seharusnya tidak perlu membahas lebih lanjut mengenai apa yang tengah dilakukan panitia angket. Karena baginya hak angket sudah tidak ada taringnya.

"Aduh aku enggak mau ngomongin angket-angket lagi dah pusing amat itu angket udah, angket apalagi, angket APBD udah selesai. Saya kira wartawan enggak usah kasih panggung-panggung angket lagi lah, orang-orang kurang kerjaan gitu," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/3).

Menurutnya, pembahasan hak angket sudah selesai ketika Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015. Bahkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan evaluasi tersebut.

Sebelumnya, anggota panitia angket DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, pertemuan kali ini akan memanggil dua ahli, Margarito Kamis dan Irman Putra Sidin. Mereka akan dimintai keterangan soal dugaan pelanggaran administratif.

"Iya akan panggil tim ahli hari ini. Pertama mungkin hadir Margarito Kamis dan kedua Irman Putra Sidin," ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/3).

Dia menambahkan, pembahasan hari ini terkait dengan pengiriman RAPBD DKI Jakarta ke Kemendagri. Karena yang dikirimkan bukan hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.

Pemanggilan ahli akan terus dilakukan oleh panitia angket hingga Jumat (27/3). Rencananya besok, Kamis (26/3), mereka akan memanggil dua orang ahli komunikasi politik, Tjipta Lesmana dan Emrus Sihombing.

"Hari terakhir kami akan panggil pakar Hukum Pidana, tapi namanya saya belum tahu. Nanti saya kabari," tutup Prabowo.