Ahok minta PPATK telusuri harta pejabat daerah yang korupsi

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok), berencana akan menggunakan penghitungan anggaran melalui e-budgeting. Hal tersebut akan mengurangi anggaran-anggaran 'siluman' dalam APBD DKI Jakarta.

Bahkan, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Cinta Mega juga mengakui adanya mark up anggaran dalam APBD DKI Jakarta.

"Kita enggak usah berdebat masuk ke e-budgeting saja. Supaya enggak bisa kalau kita coret di kertas ini enggak boleh dan siapa yang jamin di depan kita dihilangkan dan kalau pake e-budgeting semua bisa kelihatan dan pakai password sehingga kelihatan siapa yang merubah dan itu tahun depan," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (18/10).

Namun, Ahok enggan memperpanjang masalah tersebut dan memaafkan semua SKPD yang bermain anggaran 'siluman' tersebut. "Ya kita kan pemurah dan pemaaf," tegas dia.

Ahok menambahkan persiapan e-budgeting hanya membutuhkan waktu satu tahun dan rencananya e-budgeting tersebut akan digunakan untuk tahun depan.

Mantan Bupati Belitung Timur ini akan mengejar siapapun yang melakukan pembengkakan anggaran yang tidak perlu. Selain itu, Ahok akan meminta PPATK untuk menelusuri harta dan transaksi apabila ada SKPD yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita kejar, saya sudah bilang kalau anda mau korupsi lagi. Saya mau bilang ke PPATK telusuri uang istri dan anak anda. Saya kira satu tahun cukup. Saya dibilang galak padahal saya sudah jinak," pungkas dia.