Ahok minta pembelian lahan Cengkareng pakai harga taksiran

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyarankan Dinas Perumahan DKI agar menggunakan jasa appraiser (penaksir harga) untuk menentukan harga taksiran dalam pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Ahok punya alasan, dia tidak ingin kasus pembelian lahan RS Sumber Waras terulang.

"Karena pengalaman saya dengan Sumber Waras. Makanya saya sudah takut. Mendingan tanya appraiser," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Rabu (29/6).

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga heran bagaimana bisa dalam satu lahan terdapat dua sertifikat yang sah dari Badan Pertahanan Nasional. Satu dimiliki secara perseorangan oleh seorang perempuan bernama Toeti Noeziar Soekarno. Sedangkan satu lagi dimiliki Dinas KKP DKI.

"Kalau appraiser kan dia biasanya teliti betul, layak enggak layak macam-macam. Terus cegatnya juga di BPN kan. Harusnya kan enggak terjadi permainan. Tapi karena sudah 1 set ya kita enggak tahu," tegas dia.

Sebelumnya, Ahok menduga kecurangan pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat, sudah dipersiapkan sejak lama. Sebab, terdapat dua sertifikat untuk lahan seluas 4,6 hektare yang rencananya akan digunakan sebagai rumah susun.

Bahkan, Ahok menduga, ada keterlibatan dari oknum Pemprov DKI Jakarta ikut terlibat dalam penjualan aset daerah. Sebab terdapat perubahan berkas atas kepemilikan tanah oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI.

"Tapi yang pasti ada oknum dalam terlibat karena ada surat keterangan perikanan itu punya dia. Tapi di tangan mereka diganti," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/6).

Untuk itu, Ahok akan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Harapannya aksi mafia tanah dan oknum Pemprov DKI Jakarta dapat terbongkar.

"Jadi kita koordinasi dengan Bareskrim agar segera dilapor resmi untuk tindak lanjut. Ini ada penipuan. Mesti tanya jelasnya kepada Kepala Dinas Perumahan," ujar dia.