Ahok minta KPK dan PPATK telusuri gaya hidup pejabat DKI

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri gaya hidup pegawai negeri sipi (PNS) di lingkungan DKI Jakarta. Baik itu mereka pejabat eselon I, II atau pejabat yang ditunjuk sebagai kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI.

"Tolong (KPK dan PPATK) cek gaya hidup pejabat DKI Jakarta," kata Ahok dalam sambutannya di acara 'Demokrasi Tanpa Korupsi' yang digelar ICW di Museum Nasional, Jakarta, Minggu (14/12).

Menurut Ahok, pihaknya telah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan KPK dan PPATK. Bahkan, kata Ahok, dia akan meminta PPATK untuk memelototi setiap kepala dinas bertransaksi di atas Rp 25 juta.

"Semua keputusan kita ada dasarnya. DKI Jakarta kerjasama dengan KPK, kemudian dengan PPATK mau bikin MoU. Setiap transaksi tak boleh tarik Rp 25 juta setiap kepala dinas," jelasnya.