Ahok minta kasudin Tata Ruang yang korupsi tak ditahan

Merdeka.com - Salah satu kasudin Tata Ruang di Jakarta, berinisial MS, ditahan polisi sejak tiga pekan lalu. MS diduga melakukan korupsi anggaran pembuatan peta topografi skala 1:1000 dengan pagu anggaran Rp 15 miliar.

"Kita tidak bisa ikut campur. Tapi kita mau minta, kalau dia kooperatif mungkin nggak usah ditahanlah, wajib lapor misalnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (11/12).

Meski demikian, Ahok, sapaan Basuki, menyerahkan sepenuhnya pada polisi untuk menentukan langkah hukum yang tepat pada MS. Menurutnya, serangkaian kasus korupsi yang melibatkan beberapa PNS DKI tetap membuatnya dan Jokowi berjanji tak akan intervensi.

"Ya makanya kalau udah ditahan haknya polisi. Sebetulnya ditahan itu kalau selama minta data itu, dia tdk kooperatif, takut dia lari. Kalau nggak lari kan harusnya nggak usah dikurung. Tapi terserah polda," jelasnya.

Kasus ini sendiri menurut Ahok sudah lama. Dia mempersilakan polisi mengusut. Kasudin yang dimaksud bekerja di wilayah Pemerintahan Kota, Jakarta Timur.

"Itu peristiwa dari 2010," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, akibat perbuatan MS, negara dirugikan Rp 3,85 miliar.

Rikwanto mengatakan, lelang pembuatan peta topografi tersebut dilaksanakan pada tahun 2010. Pada proyek pembuatan peta topografi itu PT Waindo Spectra keluar sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak sebesar Rp 11.206.294.000 beserta anggota konsorsiumnya yang terdiri dari PT Darmawuri Utama, PT Ajisaka Destar Utara dan PT Eksa Internasional.

Selain MS, polisi juga menahan dua tersangka lain yakni AS dan SM yang merupakan Direktur Utama PT Ajisaka Destar Utama. "MS di Dinas Tata Ruang ini sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Jasa Konsultasi, sementara AS sebagai KPA merangkap PPK," imbuhnya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 9 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (mdk/lia)