Ahok mau warga Jakarta tak pilih presiden seperti di Washington

Merdeka.com - Saat ini, Undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tengah direvisi. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ingin menambahkan beberapa poin penting dalam UU tersebut mengingat Jakarta sebagai ibu kota negara.

Menurutnya, poin utama perlu ditambahkan adalah menjadikan provinsi yang ada di Pulau Jawa ini benar-benar memiliki kekhususan dibanding daerah lain.

"Ibu kota harus dibuat khusus. Kalau mau tegas lagi, ibu kota ada menteri khusus, atau DKI enggak ada pemilihan, biar enggak perlu milih dan berantem. Di Washington enggak milih, biar DKI adem gitu jadinya," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/7).

"Jadi kalau mau tinggal di ibu kota enggak usah milih presiden," tegas mantan anggota Komisi II DPR ini.

Selain itu, dengan adanya revisi ini, Ahok mengharapkan agar pemimpin DKI melakukan pembuktian terbalik terhadap harta yang dimilikinya.

"Jadi gubernur dan wagub harus bisa buktikan harta dari mana,

Kita turunkan lapangan tanding, kan adil gitu loh," ujar Ahok.

Adanya revisi ini, Ahok berharap beberapa permasalahan di Jakarta juga lebih muda diselesaikan. Karena sudah memiliki kekuatan hukum.

"Misalnya jalan mau Grogol mau ditinggiin, tapi itu punya pusat. Kemudian Daan Mogot mau terbenam, juga punya pusat, Kota Tua juga punya pusat, kereta api juga punya pusat, banyak sekali gedung budaya punya pusat, jadi harus duduk bersama nih," tambahnya.

Selain itu, penerimaan PNS tak harus lewat jalur negara. "Penerimaan SDM boleh langsung, eselon II bisa dari swasta kontrak sekian tahun, dengan begitu bisa dapat yang terbaik buat ibu kota, birokrat yang enggak bagus bisa diganti dari luar," beber mantan bupati Belitung Timur itu.

"Dengan kata lain, aset pusat di DKI bisa dikelola DKI."

Ditambahkan Ahok, saat ini revisi itu sudah masuk ke Prolegnas. "Ini buat anggota DPR yang baru, mudah-mudahan mereka bisa bantu, bisa selesai 2015, tapi kayanya udah putus. Siapa tahu 2017 udah enggak ada Pemilu di DKI," pungkas Ahok.