Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan selama ini tradisi naik pangkat di lingkungan pegawai negeri sipil di Indonesia masih menerapkan sistem lama waktu karir (jenjang karir). Namun dengan adanya sistem UU Aparatur Sipil Negara (ASN) maka sistem itu tidak berlaku.

Dalam UU ASN, jika seseorang dinilai mumpuni dalam bekerja meski usianya masih muda maka layak dan berhak memimpin.

"Sudah terbiasa puluhan tahun di negeri ini, orang mengira seolah-olah jabatan struktural PNS sistemnya berjenjang jika sudah naik jabatan nggak turun-turun. Orang yang pindah-pindah dari posisi satu ke posisi lain itu orang nggak beres tuh," kata Ahok saat melantik pejabat Pemprov DKI di Gedung Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (3/7).

Pegawai yang kurang produktif, menurut Ahok, di-stafkan saja, karena tidak layak mendapat promosi jabatan. Sebab, hanya membuang uang negara yang dipersiapkan dengan nilai Rp 100 triliun.

"Masa cuma gosok-gosok batu akik dikasih jabatan, distaf-kan saja yang begitu," tegas Ahok.

Dia menambahkan, di Pemprov DKI jumlah PNS sangat banyak lebih kurang 50 ribu orang. Tapi yang memiliki keahlian sangat sedikit. Alhasil mereka merasa terlalu nyaman di posisinya.

"Makanya tugas SKPD mulai sekarang pindahkan pegawai yang malas-malas, karena PNS yang rajin itu kasihan jadi korban," paparnya.

Menurut pria asal Bangka Belitung itu, masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rajin, mau kerja dan ingin cari uang halal.

"Kalau kepala dinas ada masalah dikit-dikit lapor ke saya terus, lama-lama enggak usah ada kepala dinas saja," tukasnya.

"Kita siapkan anggaran segitu besarnya masa iya kerjanya nggak maksimal," tutup Ahok.