Ahok: Kepada Lulung sarjana hukum & pengacara, ngerti gak sih UU KPK

Merdeka.com - Pimpinan DPRD, Lulung Lunggana dan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta dikabarkan akan ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka untuk menanyakan kelanjutan kasus-kasus yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, salah satunya kasus RS Sumber Waras.

Ahok, sapaan Basuki, kembali menyindir rencana Lulung. Dia menilai Lulung sarjana hukum abal-abal karena mempermasalahkan soal jual beli RS Sumber Waras.

"Itu Haji Lulung itu. Saya tidak mengurangi rasa hormat kepada Saudara Lulung yang menyandang sarjana hukum, dan punya kantor pengacara, dia ngerti enggak sih UU KPK," kata Ahok di sela upacara bersama TNI-Polri di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (17/2).

Dia yakin dalam mengusut kasus, KPK tidak bisa dipengaruhi pihak mana pun. Termasuk Lulung.

"KPK itu independen, tidak bisa dipengaruhi siapapun. Mau bawa 100 orang, 1000 orang DPRD, itu tidak akan berpengaruh," kata dia.

"Saya yakin KPK itu akan bekerja profesional. Kalau tidak ketemu‎ untuk nyolong, jangankan untuk nyolong, niat untuk nyolong pun tidak ada. Ngapain gitu," tambahnya.

Saat ditanyakan mungkinkan langkah Lulung dkk untuk mengalihkan isu Kalijodo, Ahok tak ambil pusing. Dia hanya menegaskan pembelian lahan Sumber Waras tak ada yang perlu dipersoalkan. Justru, kata Ahok, Lulung-lah yang harus berhati-hati karena kasus UPS bisa menjebloskan dirinya ke bui.

"Kalijodo sudah ramai kok, dan Sumber waras masuk BPK kok dibilang pengalihan. Justru saya nantang kok, BPK ini ke hukum. ‎Supaya semua pertanyaan-pertanyaan semua bisa kelihatan. Makanya saudara Lulung itu Anda hati-hati loh. Kalau KPK masih bisa ingat profesional, saudara Lulung mengatakan APBD draft mereka yang diparaf itu yang asli. Di situ jelas ada niat jahat membeli UPS semua sebanyak Rp12,1 triliun. Itu sudah ada niat jahat. Yang saya gagalkan dan mengatakan saya palsu. Jadi, tolong saudara Lulung, belajar hukum Anda mesti belajar baik-baik itu lah," tegasnya.