Ahok: Kalau Lulung polisi, saya minta presiden dia jadi Kabareskrim

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab sinis soal ucapan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Haji Lulung yang menyatakan mantan Bupati Belitung Timur itu pantas jadi tersangka kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS). Menurut Ahok, seandainya Haji Lulung polisi, mantan politisi Gerindra itu bakal minta ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Wakil Ketua DPRD itu sebagai Kabareskrim menggantikan Komjen Budi Waseso.

"Saya pikir Haji Lulung bukan seorang polisi. Kalau dia polisi saya ajukan kepada presiden untuk gantikan Kabareskrim," ujar Ahok usai diperiksa Bareskrim Polri, Kamis (29/7).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung beranggapan, seharusnya yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun anggaran 2014, adalah sang Gubernur DKI Jakarta sendiri, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Menurutnya, tuduhan yang tepat kepada Ahok agar bisa dijadikan tersangka dalam kasus tersebut, adalah karena mantan Bupati Belitung Timur itu melakukan pembiaran dalam hal pengawasan dan tidak melakukan pencegahan hingga terjadinya kasus korupsi tersebut.

"Menurut saya, mestinya Ahok jadi tersangka. Ahok itu tidak pernah memberantas korupsi, karena korupsi ada di eksekutif," kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/7).

"Mestinya pemberantasan korupsi itu diawali pencegahan. Kalau dia tidak mencegah, berarti dia melakukan pembiaran," katanya menambahkan.

Lulung beranggapan, sebagai penanggung jawab utama pemakaian anggaran APBD Perubahan tahun anggaran 2014 di DKI Jakarta, Ahok yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur, harus bertanggung jawab atas adanya kasus korupsi tersebut. Menurut politisi PPP tersebut, jika saja Ahok berhati-hati dalam mengesahkan proyek pengadaan UPS tersebut, maka tentunya kasus korupsi ini tidak akan terjadi pada tahun anggaran 2014 yang lalu.

"Karena pengguna anggaran adalah eksekutif, mekanisme pembahasan APBD itu jadi tanggung jawabnya DPRD sebatas persetujuan di paripurna. Menyangkut kasus UPS, harusnya eksekusi terakhir dilakukan oleh unit masing-masing, dan yang bertanggung jawab Gubernur," ujar Lulung.

"Kalau Gubernur waspada, sebenarnya kasus ini tidak mungkin terjadi. Kalau ini terjadi korupsi UPS, berarti ada pembiaran dari Gubernur kepada terjadinya kasus UPS hari ini," pungkasnya.