Ahok kaget di Pulau C sudah ada bangunan berdiri padahal tak ada IMB

Merdeka.com - Kasus suap pembahasan dua raperda terkait reklamasi pantai utara Jakarta mengungkap perjalanan proyek yang dilakukan sembilan pengembang tersohor di dalam negeri. Tak hanya itu, terungkap pula sejumlah cerita mulai dari negosiasi penambahan kewajiban pengembang sampai pembangunan tak berizin.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengklaim baru mendapatkan data ternyata dari 17 pulau itu ada yang sudah berdiri bangunan padahal belum mendapatkan izin. Yakni Pulau C, di mana penanggung jawab proyek tersebut dipegang PT Kapuk Naga Indah.

"Saya akan evaluasi P2B (Pengawasan dan Penertiban Bangunan) di Dinas Tata Kota," kata Ahok, sapaan Basuki. Demikian dikutip dari situs resmi Pemprov DKI, Beritajakarta.com, Selasa (5/4).

Tak hanya itu, Ahok langsung buru-buru menyegel bangunan pulau C. Dia berdalih selama ini Pemprov DKI Jakarta baru mengeluarkan izin untuk reklamasi saja, bukan IMB (Izin Membangun Bangunan) di atas pulau tersebut.

"Itu kami segel. Jarang sekali kami bongkar kalau nunggu izin," ucapnya.

Lantas dia menyalahkan anak buahnya di Dinas Tata Kota atas berdirinya bangunan di Pulau C tersebut. Dipastikannya, beberapa bangunan banyak yang tidak sesuai dengan IMB. Sehingga semua pejabat di Dinas Tata Kota akan dievaluasi.

"Banyak di Jakarta yang bobol. Yang di Menteng juga akan kami segel. Orang P2B harus dievaluasi ini. Banyak sekali apartemen bangunnya kelebihan lantai," katanya.

"Kemarin ada apartemen ternyata kelebihan bangun dua lantai. Saya suruh potong. Mereka mau bayar denda KLB, saya bilang nggak bisa," tandasnya.

Seperti diketahui, PT Kapuk Naga Indah menggarap lima pulau di Teluk Jakarta. Yakni Pulau A (79 ha) B (380 ha), C (276 ha), D (312 ha), E (284 ha).