Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengizinkan adanya iuran tak resmi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL). Ahok meminta kepada para preman yang ikut menagih iuran tak resmi PKL untuk berjaga di wilayahnya agar PKL lain tidak bisa masuk.

"Sebenarnya gini, preman bawah punya keluarga. Mereka hidup ngatur lalu lintas dan mengatur pasar, kalau mereka pungut lagi dan mereka bayar seolah itu ngatur informal orang lain biar enggak masuk, kita bikin deal sama mereka, 'lu kalau kamu izinin orang lain masuk lagi, kamu enggak akan dapat jatah," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (15/7).

Untuk itu, Ahok menegaskan iuran resmi melalui autodebet Bank DKI hanya dikenakan Rp 4.000 per hari/PKL tidak akan memberatkan para PKL, asal para preman bisa mengatur agar PKL baru tidak masuk ke wilayah tersebut. Selain itu, lanjut Ahok, preman tersebut bisa mengatur agar PKL tidak kembali ke jalan.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan tahun ini Pemprov DKI akan mencoba autodebet Bank DKI dalam setoran PKL resmi yang terdaftar di Dinas UKM DKI Jakarta.

"Tahun ini uji coba, 2015-2016 sudah bisa," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pedagang mengaku resah dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menerapkan sistem penarikan retribusi secara autodebet. Alasannya, mereka takut tak bisa mengelola pasar dan menerima gaji lagi karena selama ini mereka ambil dari iuran pedagang per hari yang nilainya Rp 7.000-8.000.

Besar iuran yang akan ditarik secara auto debet itu hanyalah Rp 4.000. Jumlah itu jelas lebih kecil dibanding iuran pedagang yang tiap harinya bisa mencapai Rp 8.000 itu.