Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat curhat dalam Kegiatan Pembekalan dan Motivasi Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) Rukun Warga (RW). Dia menceritakan kontribusi tambahan berupa 15 persen dikali nilai jual obyek pajak dikali lahan yang dapat dijual pada Rancangan Peraturan Daerah terkait reklamasi.

Basuki atau akrab disapa Ahok menyampaikan, potensi pendapatan daerah akan meningkat bila kontribusi itu diterapkan. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan sekitar 2.400 PPKB RW.

"Saya berpikir, kalau orang buat pulau kenapa enggak bagi keuntungannya ke Pemerintah Daerah. Itu bisa dapat Rp 48 triliun," katanya dalam sambutan di Ecovention, Ecopark Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Selasa (26/7).

Dia mengungkapkan, kebijakannya itu mengedepankan kepentingan warga karena dana yang didapat untuk membangun rumah susun atau pompa air. Harapannya, APBD DKI dapat digunakan untuk subsidi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perumahan warga.

"Saya pikir uang kita, kita pakai buat subsidi kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan," ungkapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, adanya kasus suap dalam reklamasi diibaratkannya makan duri duren. Tidak menerima suap, tapi turut kerepotan karena kerap dipanggil pihak kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Aku mah dipanggi mulu, dipanggil polisi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa, udah enggak makan duren, baunya saja enggak cium, eh makan durinya," tutup Ahok.