Ahok heran masih ada PNS DKI yang mau permainkan anggaran

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui masih sedikitnya program yang telah dilelang, dari 6.000 kegiatan baru ada empat yang selesai diselenggarakan lelangnya. Dia menduga ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih mencoba berharap dapat melakukan kecurangan.

Basuki atau akrab disapa Ahok menegaskan, tidak akan sungkan-sungkan untuk menghentikan program jika terlambat dilelang. Sehingga anggaran dari program tersebut dapat dialihkan untuk menambah aset daerah.

"Di Rapim (Rapat Pimpinan) sudah saya katakan untuk SKPD yang belum lelang lebih baik dibatalkan. Kami akan taruh untuk beli tanah. Karena tahun ini kesempatan kami untuk beli tanah," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/5).

Dia mengetahui, jika program-program dihentikan maka penyerapan terhadap APBD DKI Jakarta 2015 akan sedikit. Namun, baginya yang terpenting adalah program penanganan banjir, perbaikan jalan, rehab sekolah berjalan dengan optimal.

"Yang masalah itu justru pengadaan-pengadaan yang enggak jelas. Ini bukti SKPD di DKI enggak biasa belanja yang bener. Selama ini targetnya cuma habiskan duit. Saya sudah perkirakan tahun ini akan berantakan. Begitu saya suruh masukan ke e-budgeting kaget semua," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.

‎

Setelah melakukan pemotongan program yang terlambat, suami Veronica Tan ini akan melakukan evaluasi. Dan jika terbukti ada PNS yang kinerjanya menurun, maka dia tidak segan-segan untuk men-stafkan mereka.

"Kami evaluasi untuk eselon 3 dan 4 distafkan. Kalau gitu enggak dapat TKD. Semakin banyak yang distafkan semakin baik. Karena nanti sisanya tinggal yang baik-baik kerja. Biar saja semua PHL," ungkapnya.

Ahok menyakini, hukuman ini tidak akan mengganggu kinerja Pemprov DKI Jakarta. Sebab banyak orang yang ingin bekerja menjadi PNS DKI Jakarta. Sebab secara pendapatan, pegawai Pemprov DKI Jakarta cukup tinggi.

"Mengapa mereka (PNS) masih ngeluh? Karena masih main. Jadi tetap merasa kekecilan. Kalau gitu saya keluarin saja yang macam-macam. Kalau dikeluarin ya nanti saya tinggal buka pendaftaran saja, saya yakin semua PNS di seluruh Indonesia mau kok mendaftar," tutupnya. (mdk/tyo)