Ahok heran DPRD dan Aguan bahas NJOP tanah reklamasi

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku heran saat tahu ternyata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan salah satu wakilnya, M Taufik pernah membicarakan soal nilai objek penjualan pajak di kawasan pantai utara Jakarta dengan bos PT Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan. Sebab menurutnya, urusan NJOP bukanlah menjadi kewenangan DPRD.

"Aku enggak ngerti pikiran mereka ya. NJOP kan enggak bisa ditentuin oleh DPRD. NJOP juga bukan ditentuin oleh saya," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota Jakarta, Kamis, (21/7).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, NJOP tanah tidak bisa ditentukan sembarangan karena ada rumusannya tersendiri.

"NJOP itu ada rumusan, hitungannya, zonasi," ucap Ahok.

Ahok menilai, hitungan NJOP reklamasi harus disesuaikan dengan lokasi reklamasi juga. Seperti Pantai Indah Kapuk, Ancol dan Pantai Mutiara yang merupakan hasil reklamasi.

"Sekarang logika kita tentukan NJOP reklamasi di mana? Ya Pantai Indah Kapuk dong, Ancol, Pantai Mutiara. Kenapa? Pantai Indah Kapuk, Ancol, Pantai Mutiara, itu semua tuh hasil apa? Reklamasi. Berarti kan sama kira-kira nilainya gitu. Jadi itu pasti tim ahli akan menghitung seperti itu," tutur Ahok.