Ahok geram subsidi BBM tak dicabut malah naikkan harga gas

Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram (kg) atau non subsidi sejak 1 Januari 2014 lalu. Kenaikan tersebut langsung mendapat penolakan dari berbagai pihak. Alasannya, kenaikan harga elpiji tersebut terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat.

Termasuk Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia juga tidak setuju apabila harga elpiji 12 kg dinaikkan. Menurut Ahok, seharusnya Pertamina mencabut subsidi untuk kendaraan pribadi bukan malah memasangkan Radio Frequency Identification (RFID) yang membuat kendaraan pribadi diperbolehkan gunakan BBM subsidi.

"Gak setuju. Lifting minyak turun, dolar naik, kalau kita pilih murah, semua kita pilih murah. Tapi kalau gak bisa pilih, APBN kita bahaya, subsidi BBM yang dicabut dari semua mobil pribadi," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (06/01).

Ahok menegaskan, pemerintah pusat seharusnya lebih memilih untuk mensubsidi gas ketimbang BBM. Pasalnya, subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran karena selalu dinikmati pengendara pribadi.

"Saya kira rakyat gak butuh subsidi BBM di kampung-kampung. Rakyat di kampung-kampung sudah biasa beli bensin Rp 15.000 per liter kalau gak ada bensin subsidi. Tapi kalau gas, mau apa? Gak semua kampung punya gas kotoran sapi. Makanya saya bilang, pemerintah salah kebijakan," tegas dia.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, pemerintah awalnya setengah mati meminta masyarakat untuk pindah dari minyak tanah memakai gas. Tetapi, lanjut Ahok, pemerintah malah memilih untuk memberikan subsidi BBM ke masyarakat ketimbang subsidi gas.

"Ini mungkin gara2 RFID kan? Ngapain ngabisin uang buat RFID? Kalau Pertamina gak ada duit? Tapi pasang ke semua mobil untuk subsidi. Gak masuk akal menurutku alasannya (Pertamina). Ketika dia rugi, gas yang dikorbanin. Kalau kamu rugi kenapa gak cabut RFID? RFID hanya untuk kendaraan umum? Jadi kendaraan pribadi tidak boleh pakai BBM semua. Itu lebih masuk akal," katanya.