Ahok galau jika wagub DKI harus dari parpol

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tengah mempertimbangkan siapa calon wakil gubernur DKI Jakarta. Beberapa nama sempat akan disandingkan bersamanya, baik dari pejabat Pemprov DKI Jakarta ataupun politisi partai.

Ahok pernah menyatakan mantan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani. Sedangkan dari kalangan partai tetap akan mengusung Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat atau mantan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH, di mana keduanya merupakan politisi PDI Perjuangan.

"Ya (Bambang DH) termasuk Pak Djarot juga. Makannya kan kita banyak pertimbangan nanti ada yang dari partai atau enggak," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/11).

Mantan bupati Belitung Timur mengatakan, dirinya tetap akan dapat memilih calon pendampingnya sendiri kendati harus menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Rencananya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menerbitkan PP hari Jumat (28/11) besok.

"Kan kita ada pilihan menurut Perppu, bisa PNS, bisa orang partai, atau profesional," kata Ahok.

Suami Veronica Tan ini mengungkapkan, dirinya tidak akan kompromi dengan partai politik soal sosok calon Wagub. Dia lebih memilih seseorang yang dapat bekerja sama dengannya untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta, seperti banjir dan macet.

"Enggak (ada kompromi dengan partai). Saya mau pilih yang bisa kerja, dan gak ada kompromi," tegas Ahok.

Sebelumnya, Ahok menyampaikan kebutuhannya akan wakil gubernur DKI Jakarta usai membuka Acara Global Entrepreneurship Week Indonesia Summit 2014. Karena dia mengakui, empat deputi tidak dapat menggantikan posisi tersebut.

"Memang kamu perlu wakil. Karena kerjaan kamu banyak. Ada empat deputi pun saya rasa enggak cukup. Nah kalau ada wakil mau ngusahain dua pun enggak apa-apa," jelasnya di Ciputra Atprenuer Teater, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/11).

Dia menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, gubernur dapat memilih wakilnya. Sebab dalam Perppu mengatur, pemimpin daerah dapat memiliki lebih dari satu.

"Kalau dua pun gak apa-apa menurut saya. Karena lebih banyak lebih baik," ungkap Ahok.