Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok: DPRD pakai Pergub biar gengsi hak angket tetap ada

Ahok: DPRD pakai Pergub biar gengsi hak angket tetap ada Ahok ultah ke-48. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta masih meneruskan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka menyelidiki atas etika dan pengiriman RAPBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri.

Basuki atau akrab disapa Ahok menegaskan, hak angket ini tidak akan berlanjut jika pihaknya setuju masuknya anggaran 'siluman' Rp 12,1 triliun. Selain itu, hak angket tidak akan berjalan jika menggunakan RAPBD DKI Jakarta 2015.

"Ya kan makanya sudah saya bilang, kalau pakai Perda hak angketnya bubaran. Pasti bubarkan. Makanya mereka sengaja buat pakai Pergub supaya gengsi hak angketnya tetap ada," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/3).

Dia menegaskan, jika hak angket terus berlanjut, maka DPRD DKI Jakarta seharusnya juga menggugat Mendagri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Saya sih usulkan dia ke PTUN seharusnya. Dia juga harus PTNU-kan Mendagri seharusnya. Ya karena Mendagri menerima (RAPBD DKI Jakarta 2015) punya kami. Kalau hak angket masih jalan, proses tata negara itu harusnya mem-PTUN-kan," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Panitia angket mempermasalahkan draft RAPBD DKI Jakarta 2015 yang dikirimkan Pemprov DKI Jakarta ke Kemendagri. Sedangkan Kemendagri telah menerimanya, bahkan telah memberikan revisi sebanyak 114 lembar.

DPRD DKI Jakarta yakin, bahwa draft yang telah diterima Kemendagri adalah palsu dan bukan hasil dari pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Angket Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.

"Berarti Mendagri ngaco dong, menerima yang versi palsu balik hak angket. Ya harusnya begitu, prosedur hukum. Ya gak apa-apa lah, namanya juga belajar demokrasi," kata suami Veronica Tan ini.

Ahok menegaskan, dirinya tidak masalah jika harus melalui jalur hukum dalam penyelesaian konflik ini. Sebab, dia sudah siap pasang badan jika memang ternyata bersalah.

"Kalau saya dilaporin ke Tuhan aja saya sudah siap kok. Apalagi cuma polisi doang, hahaha," tutupnya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.

Baca Selengkapnya
PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi

PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi

Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Apa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya

Apa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya

Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya
Ahok Mundur dari Komut Pertamina, Hasto PDIP: Spirit Kedepankan Etika

Ahok Mundur dari Komut Pertamina, Hasto PDIP: Spirit Kedepankan Etika

Hasto menyebut, mundurnya Ahok dari komisaris utama Pertamina merupakan gerakan etika.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah

Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah

Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket

Baca Selengkapnya
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya