Merdeka.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau mempermasalahkan pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur DKI Jakarta di Istana. Menurut dia, itu hak Presiden Jokowi sebagai pemimpin pemerintahan.

"Pelantikan di Istana apakah akan jadi tradisi dan terus dilakukan karena sejak zaman dulu gubernur dilantik Mendagri. Memang atas nama presiden, dari sisi itu tidak terlalu masalah," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11).

Muzani lebih tertarik bicara soal landasan hukum pelantikan Ahok yang dinilai melanggar. Persetujuan DPRD DKI Jakarta dilakukan hanya oleh ketua DPRD tanpa persetujuan wakil-wakilnya.

Selain itu, surat DPRD DKI ke Mendagri Tjahjo Kumolo tentang siapa yang berhak menjadi gubernur DKI apakah pemilihan lewat DPRD atau otomatis Ahok dilantik belum dijawab. Menurut Muzani, Tjahjo malah membalas agar DPRD segera melantik Ahok.

"Mendagri kebelet, intervensi, itu yang jadi masalah. Kelihatannya ada konsolidasi politik di tingkat daerah dengan mengabaikan prosedur," terang dia.

Dia menyebut, Mendagri Tjahjo Kumolo sudah berpolitik, karena tidak netral dalam menangani masalah tersebut.

"Mendagri dalam kasus ini berpihak, berpolitiklah," pungkasnya.