Ahok beberkan alasan istimewakan 3 BUMD

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mengembalikan Draf APBD Perubahan yang diajukan Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Adapun alasan pengembalian APBD Perubahan, anggota dewan mempertanyakan istimewanya 3 BUMD milik Pemprov yang diberi kucuran uang untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, dan PT Pembangunan Sarana Jaya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) langsung bersuara soal penolakan DPRD itu. Ahok menjelaskan, PMP terhadap 3 BUMD supaya perusahaan tersebut dapat go public. APBD DKI akan bertambah Rp 89,59 miliar atau menjadi Rp 50,069 triliun.

"Karena kan kita mau go public. Kalau mau go public kita musti suntik Rp 1 triliun lebih ke Bank DKI,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (21/8).

Mantan bupati Belitung Timur itu berpendapat bahwa Bank DKI kekurangan modal. Sedangkan persyaratan dalam Bank Indonesia, bank harus ada dan memiliki dana cadangan.

"Kalau dana cadangan itu dihitung dengan yang ada sekarang di DKI, kita ini defisit. Tidak memenuhi standar BI. Kalau Anda tidak memenuhi standar BI, anda tidak dikasih izin go public. Tidak mungkin ekspansi, kalau tidak ekspansi kan susah mau go public. Itu ada alasannya,” jelas Ahok.

Sedangkan untuk PT Jakpro sendiri, Ahok berpendapat bahwa perusahaan milik BUMD DKI Jakarta itu harus menjadi raja properti di Ibu Kota. Untuk itu, sangat wajar jika PT Jakpro disuntik dengan kucuran dana tambahan.

"Terus Jakpro, kita semua sepakat. Masak BUMD properti kita tidak jadi raja properti di Jakarta? Kalau mau jadi raja properti harus belanja lahan kan. Belanja dari mana? Butuh uang, setor modal. Yang Sarana Jaya juga sama, dia ditugaskan merapikan semua TOD TOD kan. Mirip Jakpro, jadi harus disuntik modal," tegas Ahok.

Perlu diketahui, total anggaran yang tak terserap SKPD dan dikembalikan ke kas daerah mencapai Rp 2,08 triliun. Selain digunakan untuk menambah APBD, uang tersebut digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke tiga BUMD DKI, antara lain Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, dan PT Pembangunan Sarana Jaya. PMP untuk Bank DKI sebesar Rp 900 miliar, PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 1,4 triliun, dan PD Sarana Pembangunan Jaya sebesar Rp 130 miliar. (mdk/has)