Ahok bantah proyek reklamasi rugikan nelayan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah jika proyek reklamasi di 17 pulau Teluk Jakarta dianggap merugikan nelayan. Malah, pria yang akrab disapa Ahok ini mempertanyakan balik penyebab nelayan susah dapat ikan karena reklamasi atau pencemaran sungai di Jakarta.

"Sekarang di tepi laut masih banyak ikan enggak? Itu karena reklamasi atau karena pencemaran dari 13 sungai? Saya mau tanya dulu. 13 sungai," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan jika sekarang nelayan di seluruh Indonesia juga kesulitan mendapat ikan. Salah satu faktornya lantaran marak pencurian hasil laut oleh negara asing.

"Mau teori yang mana," ujar Ahok.

Ahok menilai jika berkurangnya ikan tidak hanya terjadi di laut, namun juga di sungai, salah satunya di Kali Ciliwung.

"Sekarang nelayan kalau mau mancing dekat tepi-tepi Kali Ciluwung dulu zaman kakek saya di Ciliwung banyak ikan loh, sekarang ikannya juga kurang," tandasnya.

Seperti diketahui, terdapat sembilan pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Mereka adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marund, PT Pelindo II, PT Manggala Krida Yudha, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu), PT Jaladri Eka Pasti, PT Taman Harapan Indah, PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro) dan PT Jakarta Propertindo.

Dari sembilan perusahaan tersebut, baru dua pengembang yang mendapat izin. PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro) untuk reklamasi di Pulau G, dan PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu) untuk Pulau C,D, dan E.

Izin untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Ahok pada Desember 2014. Sedangkan izin PT Kapuk Naga Indah diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakrta Fauzi Bowo pada 2012.