Ahok bakal sikat mafia daging sapi di Jakarta

Merdeka.com - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta menyatakan bakal memerangi mafia daging sapi di wilayah kekuasaannya. Dia bahkan berjanji bakal melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Perusahaan Daerah Dharma Jaya, diketahui mengelola pemotongan dan distribusi daging sapi di Jakarta.

"Memang kami mau ganti direksi," kata Ahok dengan semangat kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10).

Meski demikian, Ahok menolak membubarkan PD Dharma Jaya. Dia lebih memilih mengubah pola kegiatan perusahaan daerah ditengarai sarat korupsi dan mafia distribusi daging sapi itu.

"Tidak, kami pakai untuk agen. Untuk melakukan penjaminan suplai daging sapi lokal, karena kami akan kerja sama dengan Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan kami mau pakai seperti itu," sambung Ahok.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui mereka bakal membenahi jalur penyaluran daging sapi. Mulai dari jalur pasokan dari daerah penghasil hingga sampai di tangan masyarakat.

"Sehingga sapi mulai dari kampungnya sudah bersih sampai dengan tempat penjualan. Dan enggak ada mafia-mafia. Harga bisa ditekan. Kesehatan sapi bisa dijamin. Sehingga kita makan juga ada jaminan. Jaminan stok sapi juga bisa kami hitung. Bersama KPK mau seperti itu," kata Heru.

Heru mengakui mafia daging sapi masih menancapkan kukunya di beberapa daerah. Maka dari itu, dia mengaku sengaja menggandeng KPK buat menyingkirkan para mafia buat menekan harga daging tidak sehingga masyarakat dari kalangan manapun bisa membeli dan menikmatinya. Apalagi, lembaga penegak hukum itu pernah membongkar skandal suap pengurusan penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Kasus itu menjerat beberapa pihak. Antara lain mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah alias Olong, Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman serta anak dan kerabatnya, Arya Abdi Effendi alias Dio dan H. Juard Effendy.

"Distribusi sapi di tempat-tempat tertentu kan ada mafia. Kalau mafia ini tidak dipotong, kita tidak kerja sama dengan KPK kan sama saja. Harga tinggi. Sapi tidak terpenuhi. Terus distribusi sembarangan, sapi ada, kapal enggak ada. KPK ini untuk mengawal dan mengawali supaya stok sapi terjamin bersih dan aman," ujar Heru.

Heru juga mengaku akan meminta persetujuan dari pemerintah pusat, yakni Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian yang baru, Amran Sulaiman. Tujuannya adalah buat berkoordinasi menjalankan rekomendasi dari KPK.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan kedua belah pihak akan melanjutkan kerjasama buat memberantas mafia daging sapi di Jakarta. Teknisnya, lanjut dia, akan dibicarakan dengan tim tersendiri dari Pemprov DKI dan KPK.

"KPK akan bentuk tim, DKI akan bentuk tim. Hasil pembicaraan itu akan ditindaklanjuti terkait perdagangan sapi," ujar Johan. (mdk/has)