Ahok bakal habis-habisan 'buang uang' untuk RTH

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta belum memiliki ruang terbuka hijau (RTH) yang ideal. Saat itu, Jakarta baru punya sekitar 10 persen RTH.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penyebab lahan RTH sulit direalisasi karena pembebasan lahan yang selalu bermasalah. Sempat ada beberapa lahan yang diincar untuk RTH, tapi harga dikendalikan pihak tak bertanggung jawab.

"Pembelian tanah masalah kemarin karena selalu ditempatkan posisi tanahnya sudah ditentukan harganya, makanya dibuat SK baru dianggarin. Eh pas keluar nggak mau ngejual dan gugat. Langsung nggak bisa beli," jelas Ahok, sapaannya, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/1).

Sebagai antisipasi mafia tanah, Ahok mengubah sistem pembelian tanah untuk kebutuhan RTH. Kini Pemprov DKI Jakarta tidak akan lagi menganggarkan atau mengincar satu lahan tertentu. Sebab anggaran akan diajukan secara terbuka.

"Makanya tahun ini saya ubah, taruh duitnya saja. Siapa mau jual tanah, di cek BPN bagus dan benar, saya baru SK-kan dan bayar. Tahun ini saya yakin nggak ada duit sisa pembelian tanah," tegasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, salah satu penghambat adanya RTH adalah oknum pejabat DKI Jakarta sendiri, seperti lurah dan camat. Sebab mereka selalu meminta komisi pada penjual tanah saat lahannya dibeli Pemprov DKI Jakarta.

"Selama ini camat yang minta 10 persen. Minta keterangan waris minta 1-10 persen. Tahun ini kalau main lagi saya pecat," tutupnya.