Ahok akui pemerintah pusat mau bangun flyover di perlintasan KRL

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sudah membicarakan mengenai solusi perlintasan KRL dengan Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan. Menurutnya, pemerintah pusat sudah memikirkan untuk membangun flyover di perlintasan KRL.

"Akhirnya pusat berpikir, kenapa tidak semua layang, dan karena kita bicara disiplin juga, orang kita kalau mau bikin yang bawah segala macam. Tetap saja daerah-daerah yang tidak resmi orang buat jalan baru lagi, masalah disiplin orang," jelas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12).

"Saya lihat kondisi dalam kota dengan Wakil Presiden. Layang atau bawah tanah, karena bagaimanapun juga transportasi umum masa depan kita pasti berbasis kereta api," lanjutnya.

Namun demikian, pembangunan flyover bukan perkara mudah. Sebab, banyak sekali perlintasan KRL di Jakarta. Bahkan Menhub mengatakan kepada Ahok, pembangunan flyover membutuhkan waktu lima tahun. Namun, Ahok tidak sepakat dengan hal itu.

"Saya bilang sama Menhub dua tahun juga bisa. Kalau kita buat itu enam tahun atau delapan tahun atau lima tahun, efek terhadap kemacetan semakin lama semakin sedikit macetnya," terangnya.

Ahok mengungkapkan jika proyek pembangunan flyover dilakukan selama enam tahun maka tingkat kemacetan akan bertambah 47 persen. Lalu jika dalam empat tahun maka macetnya meningkat menjadi 57 persen. Jika dikerjakan dalam dua atau tiga tahun, maka kemacetannya akan bertambah hingga 67 hingga 70 persen.

"Saya pilih bapak bikin dua atau tiga tahun saja, jadi kalau macet 70 persen paling risiko kami cuman kehilangan jabatan, tapi selesai. Toh buat saya sama Pak Jokowi sama saja, kalau dibuat tujuh tahun pun kemacetan 47 persen, nambah macet 47 persen sama 67 persen sama saja dimaki-maki orang," kata politikus Partai Gerindra itu.

Ketika ditanyai bagaimana pendapat Menhub, Ahok mengatakan, "Pak Menhub si senang, bapak-an tahun depan sudah berhenti selesai menteri kan. Saya bilang, kami kan masih 2017, jadi harusnya kami risikonya lebih tinggi, ini barang belum jadi, sudah mau Pemilukada, Pak Jokowi sama saya risiko dimaki-maki orang tinggi," kata Ahok.