Ahok akui anak buahnya belum paham skala prioritas anggaran

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama punya pekerjaan rumah besar terkait penyusunan dan pengalokasian anggaran di pos-pos program strategis DKI Jakarta. Ahok sapaan akrabnya mengakui, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta belum memahami soal skala prioritas anggaran.

Ahok menjelaskan, dengan dana yang terbatas maka harus ada yang diprioritaskan. Untuk anggaran kesehatan seluruhnya menjadi prioritas. "Boleh dibuang ngga? Enggak. Mereka masih berpikir, semua SKPD mesti buang. Kalau kamu buang 2, semua musti buang 2. Kalau buah 2 nggak cukup, buang 3. Sampai nilainya cukup," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11).

Diakuinya, jajaran SKPD DKI belum memahami pengalokasian anggaran untuk pos dan program prioritas Pemprov DKI Jakarta. Masih banyak SKPD DKI asal potong anggaran dinas dengan dalih memenuhi nilai skala prioritas, padahal kurang tepat.

"Dalam menyusun ini, kelihatan teman-teman ini nggak ngerti skala prioritas. Dulu lebih parah, kalau skala prioritasnya nggak cukup, langsung suruh semua SKPD potong 10-20 persen ya, potong-potong. Pengertian berbasis kinerja bukan potong uang. Tapi disusun skala prioritas," katanya.

Ahok berjanji lebih tegas dan fokus mengawasi penyusunan anggaran yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Ahok akan mengawasi penggunaan anggaran dengan mewajibkan semua SKPD memasukkan alokasi anggaran dalam e-budgeting.

"Saya pikir mereka ngerti saya, tapi ternyata nggak ngerti. Saya sudah bilang sama mereka, kalau gitu lain kali kalau ada bahas anggaran harus langsung masuk ke dalam e-budgeting. Ya seminggu ini saya nggak terima tamu dulu deh, saya mau pelototin satu-satu (anggaran)," tegasnya.

Dia mengklaim, langkah ini dilakukan karena tak ingin pencatatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 kembali molor dan dilakukan secara manual. Jika menggunakan sistem manual, Ahok mengaku tidak bisa memantau penggunaan anggaran.

"Nggak lucu kan masak saya minta masukin di e-budgeting supaya saya gampang kontrol, sekarang balik lagi ke manual. Kalau balik lagi manual, cerita yang dulu bisa nyusup lagi dong. Makanya saya bilang, 'Aduh, kalian ini mau jebakan Batman lagi? Sudah diajarin ikutin e-budgeting dan e-musrenbang kok bisa masuk KUA-PPAS enggak pake 'e' lagi'," tambah mantan Politisi Gerindra ini.