Ahok akui 1.200 rumah peninggalan Belanda terancam punah

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, ada 1.200 bangunan berbentuk rumah peninggalan era kolonial Belanda yang bakal punah. Lantaran, penghuni rumah tersebut bakal mengajukan Surat Izin Perumahan (SIP) kepada Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta untuk dijadikan aset pribadi.

Ahok mengatakan 1.200 rumah tersebut merupakan aset Pemprov DKI Jakarta. Rumah-rumah tersebut sebelumnya ditempati pejabat-pejabat lama kemudian diklaim sebagai miliknya.

"Saya temukan banyak sekali SIP, zaman Belanda banyak sekali rumah tua kemudian ditinggalin pejabat-pejabat, Mereka kan enggak berhak. Jadi mereka minta SIP-nya ke kita," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (21/7).

Ahok mengatakan, rumah peninggalan kolonial Belanda yang belum bersetifikat adalah milik DKI Jakarta. Menurut Ahok sebagian diketahui sudah berpindah menjadi milik pribadi bahkan terancam dipugar dan diganti dengan perumahan baru.

"Pemprov DKI kayaknya ada dalam tanda kutip tidak mau menyertifikatkan, kalau begitu lama-lama kamu yang saya sertifikatkan. Gila kan ada 1.200 (rumah) dengan rata-rata luas 800 meter persegi. Kalau dijual itu 40 miliar itu ada 1.000 unit saja jadi 40 triliun," jelas dia.

Politisi Gerindra ini mengatakan rumah bergaya kolonial peninggalan Belanda tersebar di sejumlah titik di Jakarta. Antara lain Kebayoran Baru (Jakarta Selatan) dan Menteng (Jakarta Pusat).

Ahok menugaskan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah untuk segera mengurus sertifikat tanah dan bangunan syarat sejarah tersebut. Ahok tidak mempermasalahkan jika rumah tersebut disewakan asal tetap milik DKI dan tidak dipugar.

"Makanya saya tugaskan Sekda sekarang (Saefullah), harus sertifikatkan tanah seperti itu. Soal orang (penghuni) masih minjam ya silakan sewa, tapi aset ini harus kita sertifikatkan, ini DKI banyak sekali asetnya tapi dibuang-buang begitu saja," pungkas dia.