Ahok akan kirim kasus KJP ke KPK

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta penyalahgunaan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut diungkapkan setelah Ahok bertemu dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Balai Kota, Jakarta Pusat.

"Pak Wagub DKI sudah menyampaikan bahwa KPK akan dilibatkan dalam hal ini (KJP)," ujar Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri di Balai Kota, Kamis (10/4).

Dari temuan ICW terdapat 19,4 persen dari Rp 804 miliar dana bantuan KJP tidak tepat sasaran. Salah satunya, ada dugaan oknum melakukan aksi pungli Rp 50.000 kepada orangtua murid penerima program tersebut.

Menurut Febri, database siswa penerima KJP yang juga kurang valid. Untuk itu, kasus KJP akan dibawa segera dibawa ke KPK. "Jadi kami minta KPK lihat apakah data KJP ada upaya sistematis dari pihak tertentu," kata dia.

Sementara itu, Febri menambahkan pihaknya juga akan mengawasi efek KJP terhadap penerimanya. Pasalnya, dana tersebut belum tentu memberi perubahan hidup bagi para penerima KJP. "Kalau nggak berubah, berarti ada bermasalah," pungkas dia.