Follow
Agar tepat sasaran, penerima KJP bakal dicocokan dengan NIK
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap akan melanjutkan program bantuan pendidikan lewat Kartu Jakarta Pintar (KJP). Untuk mengurangi adanya kebocoran atau tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan ini, maka akan dicocokan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, sistem pengawasan ini tetap akan melibatkan pihak sekolah. Sebab pendataan pertama kali dilakukan oleh mereka.
"Kami minta sekolah, wali kelas dan kepala sekolah dulu untuk kumpulkan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/1).
Setelah itu, data siswa calon penerima KJP diserahkan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Di sana akan ada pencocokan data antara data dari sekolah dengan data penduduk, sehingga dapat menghindari salah sasaran.
"Dapat dari sekolah dulu baru kami cek dengan data itu (NIK)," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menuru Anas, jika yang dimaksud gaji tunggal, maka ASN yang kerja dan tidak kerja gajinya akan sama.
Baca Selengkapnya
Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta
Baca Selengkapnya
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang terus berjalan, katanya, juga dapat menentukan keberhasilan program perekrutan ASN PPPK guru.
Baca Selengkapnya
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo menilai sistem SIREKAP besutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal.
Baca Selengkapnya
Berkas perkara tiga tersangka anak di bawah umur dipercepat prosesnya guna mempercepat persidangan di peradilan.
Baca Selengkapnya
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnya
Namanya dianggap terlalu Jawa hingga tidak diizinkan sekolah di institusi pendidikan milik Belanda
Baca Selengkapnya