Agar tak tumpang tindih, Ahok serahkan lelang LRT ke Menhub Jonan

Merdeka.com - Setelah diresmikan Presiden Jokowi, proyek LRT terus dalam perampungan sebelum pembangunan dimulai. Hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menemui pihak Kementerian Perhubungan. Memang, proyek ini bagi menjadi dua penanggung jawab, jalur Bodetabek dikerjakan pemerintah pusat sedangkan khusus Jakarta digarap Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan yang diketuai oleh Ignasius Jonan selaku Menteri Perhubungan, untuk memproses lelang LRT.

"Saya beri kewenangan kepada Pak Menhub dalam pelelangan termasuk di Jakarta, biar sekalian bisa saling masuk," kata Ahok, sapaannya, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/9).

Ahok menjelaskan, kewenangan tersebut diberikan agar nantinya yang menang lelang baik di Jakarta dan di luar sama bayarannya, yaitu dibayar rupiah per kilometer.

"Itu agar tak ada perbedaan tarif untuk seluruh kereta yang didapatkan operator baik yang beroperasi di dalam maupun di luar Jakarta," paparnya.

Selain itu, Ahok memaparkan, penentuan tarif akan ditentukan Kemenhub berdasarkan penawaran lelang dari perusahaan. Yang pasti, tidak ada subsidi pemerintah dalam tarif LRT.

"Ini nggak ada subsidi. Karena prasarana 70 persen sudah ditanggung pemerintah, sarana 30 persen. Jadi dengan dasar itu harganya Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu," tuturnya.

Diketahui, di Jakarta sendiri Proyek LRT akan melayani 7 rute yakni, Kebayoran Lama-Kelapa Gading, Tanah Abang- Pulo Mas, Joglo-Tanah Abang, Pesing-Kelapa Gading, Pesing-Bandara Soekarno Hatta, dan Cempaka Putih-Ancol.