Ada kesalahan, Bekasi alihkan lahan 5 hektare ke Pemprov DKI

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI menambah batas wilayah sampai ke Kota Bekasi. Sekitar 5 hektare lahan yang berada di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat diserahkan administrasi pemerintahan ke Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Penyerahan administrasi ini dilakukan antara Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Jakarta Utara dengan Kabupaten Bekasi, Jakarta Timur dengan Kabupaten Bekasi, dan Jakarta Timur dengan Kota Bekasi.

"Setelah dilihat tata ruangnya (ternyata) milik DKI, berdasarkan Permen 36, kita kembalikan. Luasnya 5 haktare kalau tidak salah," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/5).

Lebih lanjut, Rahmat menyebut acara ini juga sekaligus penyerahan data normatif objek dan subjek pajak. Keputusan Wali Kota Bekasi tentang penetapan NJOP PBB tahun 2016 di kawasan tersebut pun sudah beralih kepada Bambang.

"Ada 35 objek pajak. Tidak ada (bangunan), perbatasan langsung. Pemilik ada tapi warga enggak ada, bukan mustahil 2 tahun lagi akan penuh di situ, perkembangan luar biasa. Kita cabut dari NJOP kita, kita serahkan ke DKI Jaktim," terangnya.

Dilokasi yang sama, Ahok sapaan akrab Basuki mengatakan penyerahan ini dilakukan untuk memperluas tanggung jawab di daerah-daerah mitra Jakarta. Selain itu, lahan seluas 5 hektare ini nantinya akan dibuat tempat penampungan air dan sumber resapan.

"Buat tandon atau kita bikin enggak masalah. Kan saya bilang bagi DKI harus berpikirnya, Bekasi, Tangerang, Depok itu adalah wilayah DKI. Cara ngukurnya seperti itu, tapi bukan kekuasaan, tanggung jawabnya, kemitraannya yang penting. Jadi kita mesti ngitung Jakarta itu, Jakarta yang diperluas," ujar Ahok.