Merdeka.com - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono mengaku, dirinya telah mendapat instruksi dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), untuk mengaudit penggunaan anggaran Jakarnaval. Acara yang baru dihelat pada Minggu kemarin menghabiskan anggaran Rp 8 miliar.

"Kepada semua SKPD yang ada di Jakarta, saya selaku Kepala BPKAD sudah menyampaikan, tolong diefisiensi anggaran dan berbicara melalui hati nurani, serta termasuk pada anggaran sosialisasi," ujar Heru di Balaikota DKI Jakarta, Senin (8/5).

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu mengaku, akan selalu mengembalikan penggunaan anggaran itu kepada para SKPD, yang telah diberikan amanah oleh gubernur dalam kuasa penggunaannya.

Dari situ, dirinya ingin melihat bagaimana hati nurani para pamong daerah tersebut, dalam memegang amanah warga DKI Jakarta berupa APBD yang berasal dari duit pajak mereka tersebut.

"Saya kembalikan (ke SKPD), jadi hati nuraninya seperti apa. Seperti contoh waktu di Jakarta Utara, saya panggil Kabag Keuangannya. Ini contoh saja, melakukan sosialisasi sampai anggarannya Rp 2,2 miliar, itu ngapain? Lalu saya tegur dan akhirnya dia gunakan Rp 1 miliar saja," ujar Heru.

Heru mengungkapkan, penggunaan anggaran kegiatan Jakarnaval ini sepenuhnya telah ditetapkan di dalam peraturan gubernur (Pergub). Namun, akibat penggunaan anggaran yang dinilai terlalu besar, BPKAD berencana akan menghentikan anggaran Dinas Pariwisata untuk agenda ke luar negeri.

"Khusus Dinas Pariwisata, saya sampaikan dari awal, anggaran seluruhnya di dalam APBD Pergub. Tetapi saya minta ditelusuri lagi, disisir lagi karena tidak semua anggaran Dinas Pariwisata digunakan termasuk yang untuk ke luar negeri," ujar Heru.

"Saya sudah bicara kepada Kepala Biro agar anggaran Jakarnaval ini telah habiskan Rp 8 miliar ini untuk apa aja? Termasud suku dinas kenapa memiliki anggaran? Karena swasta kan juga dilibatkan. Ancol ikut, Jakpro, Summarecon juga ikut, karenanya saya nggak tahu untuk apa anggaran itu," pungkasnya.