5 Kritik terhadap gaya blusukan Jokowi

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sangat melekat dengan gaya blusukan. Selama menjadi Gubernur DKI menggantikan Fauzi Bowo, Jokowi, demikian dia biasa disapa, kerap langsung terjun ke masyarakat melihat langsung kondisi rakyatnya.

Banyak pujian dengan gaya blusukan yang dilakukan oleh Jokowi ini. Jokowi dianggap merakyat dan lebih mementingkan rakyat kecil ketimbang para pemodal atau pengusaha.

Namun tak sedikit pula cibiran datang lantaran gaya blusukannya itu. Banyak yang menganggap, blusukan yang dilakukan Jokowi cuma pencitraan saja guna mendulang popularitas. Apalagi ternyata blusukan itu memakan biaya yang cukup besar.

Siapa-siapa saja yang mencibir gaya blusukan Jokowi? Berikut yang berhasil dihimpun merdeka.com, Jumat (11/10):

Pemimpin tak perlu blusukan

Para pemimpin Indonesia kini punya gaya yang khas. Seperti Gubernur DKI Joko Widodo yang gemar blusukan dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang doyan menciptakan lagu.Rupanya, gaya kepemimpinan mereka ini mengundang kritik pengamat politik sekaligus dosen FISIP UI, Firman Noor. Menurutnya, mereka-mereka yang menciptakan satu perilaku tertentu yang sama sekali tidak punya kejelasan visi untuk memimpin Indonesia."Yang harus dimiliki pemimpin politik itu visi yang jelas. Tidak ada kejelasan pemikiran, apakah dengan membuat lagu, blusukan, kritisi kiri kanan. Apa visi ini kemajuan, apa kemunduran? Visi ini belum jelas, ini mengkhawatirkan," kata Firman di seminar 'Kepemimpinan politik dan problematik demokratisasi pasca Soeharto', di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis (10/10) kemarin.Tak cuma itu, dia juga mengkritisinya banyaknya petinggi di negara ini yang krisis kepemimpinan. Dia menduga, itu terjadi karena mereka tidak bisa mengimplementasikan visinya, termasuk mengajak rakyatnya untuk loyal dan mengikutinya."Pemimpin itu punya kemampuan mengimplementasikan visi itu dan efeknya. Punya kemampuan memotivasi sehingga orang paham dan sepakat. Dia juga aspiratif, punya program yang membumi, punya komunikasi yang baik. Serta harus mewakili konstitusi negara dan cerminan budaya," lanjutnya.

Blusukan sambil bagi-bagi duit

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Assidiqie mengaku salut dengan gaya kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang merakyat. Menurutnya, kebiasaan blusukan yang dilakukan Jokowi sangat efektif untuk mengetahui keluh kesah warga."Pertama, pribadi dia (Jokowi) memang merakyat. Sekarang memang butuh figur kaya Jokowi. Apalagi dia suka blusukan," puji Jimly di sela-sela acara open house Lebaran di kediamannya, Pondok Labu, Sabtu (10/8).Namun, menurut Jimly, blusukan yang kerap dilakukan Jokowi tidak melulu berefek positif. Meski banyak disukai rakyat, namun terkadang justru memberatkan Jokowi. Sebagai contoh, pemalakan yang dilakukan warga kepada Jokowi."Kekurangan sebetulnya ada, tapi enggak apa-apa asal uang pribadi. Ya itu contohnya (warga antre minta uang), blusukan itu bebannya berat," katanya.Saat blusukan Lebaran lalu, Jokowi kerap membagi-bagikan amplop alias duit kepada warga di kampung-kampung ibu kota. Akibat tindakannya itu, Jokowi kini malah 'dipalak' warga.Peristiwa itu terjadi ketika puluhan warga pagi-pagi menggeruduk rumah dinas Jokowi di Menteng, Jakarta Pusat. Warga yang kebanyakan gelandangan dan pengemis tersebut iri dengan warga Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, yang sebelumnya dibagi duit oleh Jokowi.

Blusukan untuk pencitraan

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Socapua mengaku kaget ketika mendengar anggaran untuk blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencapai Rp 26,6 miliar. Max menuding anggaran tersebut terlalu besar jika digunakan hanya untuk pencitraan semata.Max mengatakan, blusukan yang sering kali dilakukan oleh Jokowi semenjak menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta hanya pencitraan. Apalagi, menurut dia, Jokowi dikabarkan akan maju dalam Pemilu Presiden 2014."Saya kira itu justru di situ (Pencitraan 2014). Blusukan hanya sebuah pencitraan membentuk persepsi positif publik, itu blusukan itu pencitraan," jelas Max kepada merdeka.com, Minggu (21/7) lalu.Anggota Komisi I DPR ini meminta agar DPRD DKI Jakarta bisa mencermati dengan memotong anggaran blusukan yang terlalu besar tersebut. Jangan sampai, kata dia, hanya karena Jokowi saat ini sedang menjadi media darling, mantan wali kota Solo itu dapat mempergunakan anggaran seenaknya."Harus dong (Dipotong) kalau pembuktian begitu. Jangan sampai gara-gara menjadi media darling, bisa saja sehingga terjadi pemakaian anggaran seperti itu," tegas dia.

Anggaran blusukan Jokowi lebih mahal dari Foke

Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) memaparkan anggaran blusukan di tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Jumlah tersebut, ternyata lebih mahal dibanding dengan gubernur terdahulu, Fauzi Bowo (Foke) dan Prijanto."Kalau Foke Rp 17,6 miliar pertahunnya," Direktur Investigasi dan Advoaksi FITRA Uchok Sky Khadafi, Sabtu (20/7) lalu.Menurutnya anggaran tersebut berasal dari APBD 2012. Biaya tersebut masuk dalam Belanja Penunjang Operasional.Dengan jumlah tersebut, antara Jokowi dan Foke terdapat selisih anggaran blusukan sebesar Rp 9 miliar.Uchok memaparkan, dalam sekali blusukan Jokowi , anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 74 juta. "Kalau dibagi dua (dengan Ahok), masing-masing dapat Rp 37 juta," katanya.

Blusukan terus, tapi sampah di Manggarai tetap menggunung

Tingginya popularitas Joko Widodo (Jokowi) rupanya tak selalu positif di mata beberapa kalangan. Ada saja pihak yang mengkritik kinerja mantan wali kota Solo itu.Seperti yang diutarakan pengamat politik, Iberamsjah. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi selama cuma pencitraan saja, termasuk blusukan."Tidak perlu blusukan, itu hanya pencitraan saja," kata Iberamsjah saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (18/7).Menurutnya, blusukan yang dilakukan Jokowi selama ini cuma tak menjadikan Jakarta sedikit lebih baik. Sebagai contoh, lanjutnya, meski Jokowi bolak balik ke Pintu Air Manggarai, sampah tetap menggunung di sana."Sering kunjungi pintu manggarai, tapi lihat sampah malah menumpuk dan itu petugas sampai enggak dibayar. Terus, masak masuk gorong-gorong, lah apa itu juga ada efeknya," cibirnya.Dia berharap Jokowi lebih fokus dalam membuat satu kebijakan. Jangan terlalu banyak tema, yang akhirnya malah tak terawasi satu per satu."Kaya Kartu Jakarta Sehat, masak bayar rumah sakit saja dipersulit, itu yang membuat rumah sakit enggan kerja sama," tegas Iberamsjah.