5 Fraksi DPRD DKI ancam interpelasi Jokowi-Ahok
Merdeka.com - 16 Rumah sakit menyatakan keberatan dengan sistem pola pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS). Puncaknya, dua rumah sakit, RS Thamrin dan RS Admira mundur dari peserta pelayanan kartu untuk warga miskin tersebut. Maka, 32 anggota DPRD dari lima fraksi berniat menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama.
"Ya karena terkait langkah mundur dalam pelayanan kesehatan DKI, Ada 32 anggota dari 5 fraksi, sekarang ada di meja ketua fraksi yang anggotanya ikut tanda tangan," ujar anggota fraksi Demokrat Taufiqurrahman melalui pesan singkat, Jumat (24/5).
Anggota Komisi A DPRD ini mengatakan lima fraksi tersebut Partai Demokrat, PPP, Hanura, Partai Damai Sejahtera, PAN-PKB, dan Golkar.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat Johny Wenas Polii justru tidak tahu menahu mengenai rencana tersebut. Bahkan, dia mengaku tidak perlu mengajukan hak interplasi sebab Komisi E DPRD telah memanggil Dinkes DKI dan 16 RS terkait kisruh KJS.
"Kalau saya sih tidak perlu ajuin hak interplasi. Kalau komisi sudah menyelesaikan, terus ajuin hak interpelasi nanti terjadi tumpah tindih. Itu namanya tumpang tindih, itu buat apa?" ujar Jhony melalui telepon kepada wartawan, Jumat (24/5).
Namun, dia mengaku sebenarnya belum pernah mendengarkan DPRD mengajukan hak interplasi. "Saya ga tahu, saya malah baru dengar dari kamu," tandasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mardiono mengatakan sebagai partai pendukung pemerintah, PPP mengundang Jokowi.
Baca SelengkapnyaAHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Djarot, DPP PDIP menghormati itu. Djarot optimistis PDIP masih memiliki banyak kader yang loyal.
Baca SelengkapnyaAlasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca Selengkapnya