4 Orang yang disebut Ahok kurang ajar

Merdeka.com - Berbeda dari pejabat kebanyakan, sosok Wakil Gubernur Jakarta, Basuki T Purnama seakan memberi warna tersendiri bagi pemerintahan Jakarta kali ini. Sebagai pelengkap Jokowi, Ahok tampil lebih garang dan ceplas ceplos.

Tak ragu-ragu Ahok sering menumpahkan amarahnya pada siapapun termasuk pada barisan orang-orang elit. Sampai-sampai perkataan makian tak biasa sempat dilontarkan Ahok, seperti memaki dengan perkataan 'Kurang Ajar!'.

Bagi sebagian orang, tentu ini adalah suatu yang mengagetkan. Apalagi perkataan tersebut keluar dari pejabat negara. Namun tidak banyak yang membalas perkataan dari si Wakil Gubernur. Begitu juga reaksi dari masyarakat yang tidak bereaksi banyak, seakan paham betul kelakuan Ahok. Berikut 4 orang yang pernah dimaki Ahok dengan sebutan 'Kurang Ajar!.

Ahok sebut Warga Pluit kurang ajar

Warga waduk Pluit pernah merasakan kemarahan Ahok kepada mereka. Hal itu terjadi saat warga yang tinggal di bantaran waduk dan menduduki tanah negara tersebut meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membuka ruang dialog dan berdiskusi soal uang ganti rugi.Saat itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap ngotot bahwa warga Waduk Pluit tersebut harus pindah. Sebab, mereka saat ini tinggal di atas tanah milik negara."Yang jelas warga harus keluar dari Waduk Pluit," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/5).Menurutnya, selama ini warga tersebut tidak pernah membayar sepeser pun kewajiban terhadap negara. Tetapi, malah meminta uang ganti rugi setelah diminta untuk pindah."Mereka enggak pernah bayar sama negara. Sekarang disuruh pindah malah minta ganti rugi. Kurang ajar mereka!," jelasnya.

Ahok sebut JIExpo kurang ajar

Ahok pernah dibuat kesal oleh PT JIExpo. Sebab Mantan anggota DPRD Belitung Timur ini mengaku PT JIExpo tidak fair karena setiap kali Pemprov DKI mau membikin stan di PRJ, selalu disuruh membayar senilai Rp 4 miliar."Tapi kalau mau jujur PT JIExpo juga kurang ajar. Masa Pemerintah mau bikin stan malah disuruh bayar mahal Rp 4 miliar. Tadinya saya bilang kalau dinas enggak boleh ikut semua. Akhirnya disepakati bahwa tahun ini dapat gratis tapi cuman tahun ini," jelasnya.Namun dalam perjalanannya Pemprov justru membuat tandingan PRJ. PRJ 'tandingan' buatan Pemprov itu akan dilangsungkan di Monas.

Ahok semprot pemilik showroom

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlihat marah ketika rasa nasionalismenya dipertanyakan. Dia meminta agar soal usaha tak dicampuradukkan dengan nasionalisme.Berawal dari pengaduan pemilik showroom Honda yang meminta keadilan terhadap Ahok karena tertutup oleh jembatan penyeberangan yang dibangun tepat di depan tempat bisnis mereka. Saat itu, si pemilik mengatakan jika menggunakan nama Honda di jembatan tersebut, sama halnya mengizinkan merk asing menjadi landmark Transjakarta.Saat itu Ahok tersinggung saat pemilik showroom tersebut bilang Ahok menjual negara dengan menjadikan Honda sebagai landmark jembatan di Pluit tersebut."Saya enggak suka bapak bilang Honda punya asing dengan nama PT Honda. Bapak ini kurang ajar sekali berpikirnya, berarti bapak ini chauvinisme, nasionalisme sempit. Kalau begitu bapak perintahkan saya semua merek asing copot dari Jakarta," kata Ahok pedas.Sementara itu, kuasa hukum pemilik showroom Honda dekat RS Pluit yang tertutup oleh bangunan jembatan halte Sumondang Simangunsong mengatakan pada tahun 2010 atau 2011 awal, keberadaan jembatan penyeberangan orang di Pluit Selatan menutupi PT Honda Plasa. Sehingga dia minta untuk digeser.Tak mau memperpanjang masalah, akhirnya pemilik showroom tidak meneruskan masalah tersebut ke jalur hukum.

Ahok semprot sekolah soal gaji guru

Ahok tak habis pikir saat sekolah memberikan gaji yang amat rendah terhadap guru honorer. Bahkan sebagian besar honorer masih di bawah UMP. Oleh karena itu dia menginstruksikan gaji guru honorer harus setara Upah Minum Provinsi (UMP) Rp 2,2 juta."Prinsipnya kita sudah instruksikan kontrak perjanjiannya UMP. Begitu kerja perjanjiannya tidak dikasih UMP itu kurang ajar juga kan," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/3).Diketahui beberapa waktu lalu guru dan puluhan pegawai honorer dari Tata Usaha (TU) dan Penjaga Sekolah Negeri yang berada di kawasan Jakarta menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota. Mereka menuntut agar Pemprov bisa memperhatikan kondisi mereka.