4 Orang ini kritik Ahok, ada yang sebut arogan dan nyolot

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kerap melontarkan pernyataan yang cukup pedas terkait beberapa persoalan yang terjadi. Bahkan, pernyataan itu disampaikan untuk mengenalkan kebijakan baru yang akan dia lakukan dalam menjalankan tugas.

Pernyataan itu banyak membuat orang terkagum dengan gaya Ahok yang terkadang ceplas-ceplos. Dia kemudian dikenal oleh warga Jakarta sebagai sosok pemimpin yang cukup berani dan tegas dalam menghadapi berbagai masalah seputar DKI.

Namun demikian, ada juga pihak-pihak yang merasa tidak senang lantas melakukan kritik kepada Ahok. Bahkan sebagian dari mereka menilai pernyataan Ahok kurang pantas keluar dari mulut seorang pemimpin.

Berikut empat orang yang mengkritik Ahok:

Farhat Abbas

Kicauan Farhat Abbas yang mengkritik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuai protes keras dari sejumlah masyarakat, terutama etnis tertentu. Terkait hal itu, suami Nia Daniati ini meminta maaf melalui akun resmi twitternya.Namun, nyatanya hal tersebut ditanggapi dingin oleh Ahok. Ahok sebut jika Farhat tidak bersalah maka tidak perlu meminta maaf. Pernyataan Ahok dalam akun twitter tersebut pun kembali menyulut emosi Farhat."Kemudian ketika saya meminta maaf dia (Ahok) mengatakan seolah-olah saya orang bodoh yang enggak salah malah minta maaf," ujar Farhat kesal di Mapolda Metro Jaya, Kamis (10/1).Pernyataan tersebut, dinilai Farhat tidak sepantasnya dilontarkan oleh seorang pemimpin nomor dua Ibukota. "Kalau dia bijaksana dia (Ahok) bisa berkata 'oh iya, Farhat tidak apa-apa, kamu kan warga saya' enggak perlu lagi menyerang bahwa Farhat itu pengacara narkoba yang menyelamatkan hukuman mati," tutur Farhat."Tidak perlu dia (Ahok) mengatakan bahwa Farhat Abbas ngomongnya hati-hati, pengacara ganteng tapi capres kok begitu. Ya buat apa. Berati ini kan ngeyel, jutek dan nyolot itu menurut persepsi saya," tandas Farhat.

Sutiyoso

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso atau biasa disapa dengan Bang Yos dengan lantang mengkritik gaya Ahok. Bang Yos minta Ahok jangan terlalu galak dengan kepala dinas."Mereka harus dirangkul dengan baik. Ada prinsip-prinsip jangan mempermalukan mereka di depan publik," kata Bang Yos usai menghadiri acara milad Muhammadiyah di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (18/11).Menurut Bang Yos, dalam memimpin di pemerintahan sama halnya memimpin dalam dunia militer. "Garda depan itu ya kepala dinas," ujarnya.Selain mengkritik sikap tegas Ahok, Bang Yos juga menyorot Jokowi. Menurut Bang Yos, sebaiknya Jokowi melakukan tindakan nyata."Keadaan rakyatnya seperti apa kan sudah tahu. Jadi tak perlu lah action-action (blusukan) seperti itu," kata Bang Yos.Selama beberapa pekan turun ke lapangan, seharusnya Jokowi sudah banyak mengetahui persoalan Jakarta. "Menurut saya itu sudah cukup (blusukan). Apa yang dicari masalahnya di Jakarta sudah diketahui," ujarnya.

Husein Alydrus

Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi Demokrat ini dengan tegas menolak kebijakan Ahok menghentikan pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) yang menghubungkan Kampung Melayu dengan Tanah Abang. Menurut dia, kebijakan yang ditempuh Ahok justru membuat masalah semakin rumit."Saya menilai Ahok itu tidak pro-rakyat. Ahok akan menambah kemacetan Jakarta yang semakin parah," kata Alaydrus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/4).Alaydrus kemudian mendesak Pemprov DKI untuk menyelesaikan proyek yang sudah berjalan dan hampir selesai itu. Dia pun meminta Pemprov DKI mengajukan permohonan audit ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setelah proyek pembangunan itu dinyatakan selesai sepenuhnya.

Reydonnyzar Moenek

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mengerti aturan. Pasalnya, Ahok dengan vokal menentang adanya e-KTP sejak dirinya menjabat sebagai anggota Komisi II DPR."Ahok tak biasa kerja dengan sistem, gak ngerti aturan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR gak setuju (soal pembuatan e-KTP, red), gak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan oleh Komisi II," ujar  Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek saat dihubungi wartawan, Jumat (10/5).Reydonnyzar marah Ahok menilai kinerja kemendagri yang hanya membuang-buang uang triliunan rupiah untuk proyek e-KTP. Sebab, jabatan Wagub dibawah Kemendagri secara struktural. "Tidak etis wagub menilai kinerja kemendagri. Karena Anda subordinat penyelenggara pemerintahan (di bawah kemendagri, red)," terangnya.Walaupun demikian, dia mengakui e-KTP memiliki kekurangan. Tetapi hal tersebut sebagian kecil dalam pendistribusian.Untuk e-KTP di DKI, Reydonnyzar menyebutkan, yang sudah direkam mencapai 5.892.283. Dari jumlah itu, yang sudah dimasukan datanya untuk pencetakan, sebanyak 5.774.924. Sedang yang sudah dalam didistribusikan mencapai 5.206.352.Ditegaskan Donny, pembuatan e-KTP merupakan amnat UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang adminduk, yang prosesnya juga dibahas dengan DPR. Donny minta Ahok belajar lagi tentang aturan dan pemerintahan."Dalam pengamatan kami, Ahok tidak bekerja dengan sistem dan Ahok arogan, tidak tahu aturan. Urusi persoalan kinerja Anda," kecamnya.