3 in 1 terancam dihapus, sistem ERP kembali diwacanakan Pemprov DKI

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta berencana akan menghapus sistem 3 in 1 yang sudah bertahun-tahun diterapkan di ibu kota. Pasalnya, sistem tersebut memicu adanya tindak kriminal seperti eksploitasi anak di bawah umur secara masif.

Seiring rencana bakal dihapuskannya 3 in 1, Pemprov kembali menggulirkan wacana penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar yang bebrapa tahun lalu sempat digembar-gemborkan. Sistem ERP diyakini mampu mengurangi kepadatan kendaraan di sejumlah jalan protokol di Jakarta.

Sayangnya, pembahasan sistem ERP mandek pasca digelar uji coba pada akhir 2015 lalu. Yang membuat mandek, belum adanya payung hukum, infrastruktur yang memadai serta besaran pungutan biaya yang akan diberlakukan.

Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengaku pesimis dengan pemasangan ERP.

Menurutnya, penggunaan sistem ERP belum bisa dilakukan jika moda transportasi massal di ibu kota masih kurang kuantitas dan kualitas pelayanannya. Hal itu yang membuat dia tidak yakin jika penerapan ERP terlaksana dan dilakukan di sisa tahun 2015.

"Sebetulnya kalau ERP itu dipaksakan jelas untuk saat ini sulit. Kalau itu dilakukan, maka di jalan-jalan alternatif akan macet. Sudah dibicarakan beberapa kali di rapim mengenai dampaknya ini," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/6/2015) silam. (mdk/rhm)